“Fokus pembangunan 2027 diarahkan pada peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penanggulangan kemiskinan dan stunting. Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Perbaikan tata kelola pemerintahan. serta Pembangunan berwawasan lingkungan”
KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, S.E., resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang dipusatkan di Kecamatan Watunohu, Rabu (11/2/2026).
Pada kesempatan itu, Wabup menegaskan pentingnya penyusunan program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Musrenbang kali ini menggabungkan tiga kecamatan, yakni Watunohu, Ngapa, dan Tiwu, dalam satu forum terpadu. Skema tersebut merupakan bagian dari penataan mekanisme perencanaan daerah agar lebih efektif dan efisien.
“Dari 15 kecamatan di Kolaka Utara, pelaksanaan Musrenbang kita bagi dalam lima titik. Ini untuk memperkuat sinkronisasi usulan dan mendorong pembahasan yang lebih komprehensif,” terangnya, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan, forum gabungan ini diharapkan mampu menyatukan aspirasi lintas wilayah sehingga hasil perencanaan tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum strategis dalam mewujudkan visi Kolaka Utara sebagai daerah yang madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Jumarding menekankan agar setiap usulan yang diajukan dalam Musrenbang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat serta mendukung prioritas pembangunan daerah dan RPJMD. Ia juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan program dengan kemampuan keuangan daerah.
Adapun fokus pembangunan 2027 diarahkan pada peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penanggulangan kemiskinan dan stunting. Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Perbaikan tata kelola pemerintahan. serta Pembangunan berwawasan lingkungan.
Jumarding mengajak seluruh peserta, mulai dari unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat untuk aktif berdiskusi dan mengedepankan kepentingan daerah.
Penulis : Ris
Komentar