83 Kepala Sekolah Diperiksa Kejati, Dugaan Setoran 15 Persen Proyek Revitalisasi Diusut

LAMPUNG TENGAH, REPUBLIX.ID – Dugaan pemerasan dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, mulai mengarah pada pemeriksaan puluhan pimpinan satuan pendidikan.

Sebanyak 83 kepala satuan pendidikan diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Selasa, 17 November 2026. Pemeriksaan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah itu berkaitan dengan dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan revitalisasi sekolah.

Dilansir dari Liputan6.com, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami pelaksanaan program sekaligus menelusuri dugaan praktik pemerasan yang melibatkan pihak-pihak tertentu.

Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, mengatakan keterangan para kepala sekolah diperlukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara yang tengah ditangani.

“Penyidik menggali informasi mengenai pelaksanaan program, mekanisme pekerjaan, serta dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai pekerjaan revitalisasi,” kata Rita, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan, penyidikan masih berlangsung. Penentuan pihak yang harus mempertanggungjawabkan perkara tersebut akan didasarkan pada hasil pemeriksaan dan kecukupan alat bukti.

Kantor Dinas Pendidikan Digeledah

Sebelum memeriksa 83 kepala sekolah, tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah lebih dahulu menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah pada 10 November 2026.

Penggeledahan berlangsung selama tujuh jam, sejak pukul 13.00 hingga 20.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara, mulai dari dokumen, laptop, telepon genggam hingga perangkat penyimpanan rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Penyidik juga menggeledah sebuah rumah yang disebut memiliki keterkaitan dengan penyidikan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, menyebut pihaknya hanya memberikan pendampingan terhadap proses yang dilakukan tim Kejati Lampung.

“Benar, kami sifatnya hanya mendampingi dan kita lakukan support semua dengan kegiatan yang dilakukan oleh tim dari Kejati Lampung, tapi untuk penanganannya ada di Kejati,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

Kepala Dinas Pendidikan Turut Dimintai Keterangan

Pengusutan perkara ini juga menyentuh jajaran pejabat di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah.

Sejumlah kepala bidang dan staf dimintai keterangan secara bergantian, termasuk Kepala Disdikbud Lampung Tengah, Nur Rohman.

Sekretaris Disdikbud Lampung Tengah, Ahmaludin, membenarkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat tersebut. Menurut dia, pertanyaan penyidik berkaitan dengan pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

“Ya semua terkait itu sih, terkait revitalisasi dan lain-lain. Karena terdapat beberapa kabid yang diperiksa juga, semua diperiksa sehingga lama karena satu-satu pemeriksaan,” ungkap Ahmaludin.

Ia juga memastikan Nur Rohman turut diperiksa. Selama proses berlangsung, para pegawai diminta menunggu di luar ruangan pemeriksaan.

Sebelumnya, penyidik telah meminta keterangan sejumlah saksi pada 12 November 2026 di Kantor Kejati Lampung. Penggeledahan dan penyitaan barang bukti elektronik maupun dokumen menjadi bagian dari upaya mengungkap konstruksi perkara.

Kejati Lampung menegaskan, program revitalisasi sekolah seharusnya meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan memberikan manfaat bagi peserta didik, bukan menjadi ruang bagi praktik penyimpangan.

Kejari Lampung Tengah juga mengajak masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan insan pers ikut mengawasi jalannya program melalui kontrol sosial yang konstruktif dengan tetap mengedepankan fakta, objektivitas, dan asas praduga tak bersalah.

Sementara itu, perkembangan teknis penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan Kejati Lampung.

Penulis: Ris