Potongan Dana 20 Persen Terkuak, Eks Kadis PUPR Jeneponto dan Tiga Orang Ditahan

JENEPONTO, REPUBLIX.ID – Penanganan dugaan korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto menetapkan empat orang sebagai tersangka dan langsung menjebloskan mereka ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Jeneponto.

Melansir Harian Fajar, salah satu tersangka merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jeneponto berinisial MJA. Tiga tersangka lainnya masing-masing berinisial S, MS, dan NB.

Perkara ini berkaitan dengan pembangunan SPAM jaringan perpipaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

Proyek yang tersebar di 24 lokasi tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.279.108.185,52.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto, Akhmad Heru Prasetyo, mengumumkan penetapan tersangka dan penahanan tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kejari Jeneponto, Rabu (18/11/2026).

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dalam perkara itu mencapai lebih dari Rp1,27 miliar.

Empat tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyimpangan proyek. MJA merupakan mantan Kepala Dinas PUPR yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA), sedangkan S adalah mantan Kepala Bidang Cipta Karya sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Adapun MS dan NB berstatus sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Penyidik menduga penyimpangan terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Sejumlah indikasi yang ditemukan antara lain penetapan lokasi proyek yang tidak didasarkan pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat secara memadai.

Jaksa juga menemukan persoalan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dokumen yang semestinya disusun oleh Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) diduga justru dikerjakan oleh tenaga fasilitator lapangan.

Tak hanya itu, penyidik mengungkap dugaan penggelembungan harga pembelian pompa dan bak reservoir, serta kekurangan volume pekerjaan fisik.

Indikasi lainnya adalah dugaan pemotongan sekitar 20 persen dari setiap pencairan dana termin pekerjaan. Dana tersebut diduga mengalir kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan proyek.

Dalam proses penyidikan, Kejari Jeneponto telah memeriksa 186 saksi dan empat orang ahli. Penyidik juga mengumpulkan dokumen, barang bukti, serta bukti elektronik untuk memperkuat konstruksi perkara.

Heru mengatakan penyidikan kasus tersebut telah berjalan sejak 31 Maret 2026. Keempat tersangka dijerat Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidair dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Meski empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidikan belum sepenuhnya berakhir. Kejari Jeneponto masih membuka peluang adanya pihak lain yang terlibat sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.

Selain mendalami keterlibatan pihak lain, penyidik juga melakukan penelusuran aset atau asset tracing. Langkah ini ditempuh untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Keempat tersangka kini menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas IIB Jeneponto, terhitung sejak 18 November hingga 7 Desember 2026.

Kejari Jeneponto menyatakan penanganan perkara akan dilakukan secara profesional dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Penulis: Yus