“Bupati menilai masukan fraksi sebagai bentuk kontrol institusional yang konstruktif dan esensial dalam mendorong akuntabilitas publik”
KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pandangan fraksi DPRD sebagai instrumen evaluasi strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara terkait jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025, Senin (30/3/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati menilai masukan fraksi sebagai bentuk kontrol institusional yang konstruktif dan esensial dalam mendorong akuntabilitas publik.
“Pandangan fraksi merupakan basis evaluatif dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik yang adaptif dan responsif,” ujarnya.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, pemerintah daerah memprioritaskan penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Strategi yang ditempuh meliputi intensifikasi pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta implementasi digitalisasi sistem pendapatan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Di sisi lain, reformasi birokrasi terus didorong melalui penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), penerapan sistem merit, serta pembentukan budaya kerja profesional berbasis kinerja. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
Dalam sektor pelayanan publik, pemerintah menargetkan transformasi layanan yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi. Standarisasi layanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan menjadi fokus utama, seiring dengan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Selain itu, aspek keamanan daerah turut diperkuat melalui sinergi lintas sektor bersama aparat keamanan serta pemberdayaan masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan.
Pemerintah daerah juga menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan. Pembangunan jalan usaha tani, jembatan penghubung, dan jaringan irigasi diarahkan untuk meningkatkan konektivitas serta efisiensi distribusi hasil pertanian.
Di sektor ekonomi kerakyatan, pengembangan UMKM menjadi prioritas melalui peningkatan akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.
Menjawab isu efektivitas anggaran, pemerintah menekankan pentingnya serapan anggaran yang berkualitas melalui perencanaan berbasis kinerja, pengawasan internal yang ketat, serta pengendalian pelaksanaan program. Langkah ini bertujuan memastikan setiap intervensi kebijakan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam aspek tata kelola, penguatan akuntabilitas dilakukan melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan serta konsistensi terhadap dokumen perencanaan seperti RPJMD dan APBD. Kebijakan mutasi ASN juga ditegaskan tetap berbasis kompetensi guna menjaga profesionalisme birokrasi.
Di sektor kesehatan, pemerintah memastikan transparansi pengelolaan keuangan RSUD serta peningkatan kualitas layanan, termasuk optimalisasi akses layanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional.
Sementara di bidang pendidikan, berbagai inovasi daerah, termasuk layanan transportasi siswa, akan dievaluasi untuk menjamin keberlanjutan program.
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia juga menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.
Penulis : Ris
Komentar