KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Ruang rapat paripurna DPRD Kolaka Utara, Jumat (15/8/2025), menjadi saksi panas-dingin dinamika politik anggaran daerah. Enam fraksi DPRD menyodorkan 28 catatan kritis dalam sidang pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Catatan tersebut menjadi cermin sekaligus koreksi untuk menyempurnakan rancangan kesepakatan antara Pemkab Kolaka Utara dan DPRD sebuah momentum penting untuk memastikan APBD-P 2025 menjawab kebutuhan publik secara nyata.
Anggota Fraksi NasDem, Agussalim, ditunjuk menjadi juru bicara kolektif enam fraksi. Melalui suaranya, berbagai pandangan strategis dari masing-masing fraksi mengalir kadang lembut, kadang tajam namun tetap dalam semangat yang sama: menghadirkan anggaran yang bekerja untuk masyarakat.
1. Fraksi Demokrat: Anggaran yang Menyentuh Nadi Kebutuhan Rakyat
Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa APBD-P 2025 seyogianya tidak sekadar menjadi dokumen anggaran, melainkan jawaban atas persoalan keseharian masyarakat.
Dari kelangkaan pupuk bersubsidi, kebutuhan bibit kakao dan peternakan, hingga persoalan kemiskinan dan pengangguran semua harus menemukan ruang dalam anggaran.
Menurut mereka, APBD-P harus selaras dengan visi-misi daerah dan RPJMD, terutama program pemberdayaan ekonomi kerakyatan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Anggaran, tegas mereka, harus memberi nilai tambah nyata bagi ekonomi warga.
2. Fraksi Gerindra: Disiplin Waktu dan Inovasi PAD
Fraksi Gerindra menekankan perlunya seluruh OPD mengedepankan kepentingan masyarakat dalam penyusunan dokumen anggaran. Peningkatan PAD didorong melalui inovasi tanpa menambah beban warga, serta selalu sesuai regulasi.
Gerindra juga menyoroti persoalan klasik: keterlambatan pelaksanaan anggaran. Mereka mendesak agar program selesai tepat waktu, sembari meminta pemerintah memperkuat infrastruktur demi menopang layanan dasar dan pertumbuhan ekonomi.
3. Fraksi PDI Perjuangan: Optimalisasi Fiskal dan Prioritas SDM
Fraksi PDI Perjuangan memberi apresiasi atas penyusunan rancangan perubahan KUA, yang dinilai responsif terhadap dinamika ekonomi daerah. Mereka menggarisbawahi tema pembangunan yang menitikberatkan pada daya saing ekonomi, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik.
PDIP menyoroti strategi pendapatan dan belanja daerah, menegaskan pentingnya optimalisasi pajak, perbaikan BUMD, serta penyusunan basis data PAD yang akurat.
Mereka menuntut belanja publik diarahkan pada kegiatan dengan outcome jelas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang wajib memenuhi mandatory spending.
Tak ketinggalan, PDIP menekankan pentingnya penggunaan Silpa secara hati-hati, memastikan SPM kesehatan mencapai 99 persen, penurunan stunting ke level 12,12 persen, serta penguatan sinergi desa kabupaten untuk menekan kemiskinan.
4. Fraksi NasDem: Perlindungan Ekonomi Warga dan Pemberantasan Judi Online
NasDem mengarahkan sorotan pada isu sosial-ekonomi yang tengah menggerus stabilitas masyarakat. Mereka meminta APBD-P fokus menjaga daya beli dan memperluas lapangan kerja melalui investasi riil, bukan sekadar pelatihan formalitas.
NasDem juga mengangkat masalah serius: narkoba dan judi online. Mereka menilai keduanya merusak masa depan generasi muda dan menggerogoti ekonomi masyarakat.
Selain itu, F-NasDem meminta audit efektivitas program Koperasi Merah Putih yang dinilai menyerap anggaran besar namun belum menunjukkan hasil optimal. UMKM, yang menyerap 97 persen tenaga kerja, harus mendapat perhatian lebih konkret.
5. Fraksi PKB: Penataan Pegawai dan Percepatan Mega Proyek
Fraksi PKB menyoroti distribusi ASN yang belum merata. Mereka meminta evaluasi mutasi pegawai lintas kecamatan dan penyesuaian kebutuhan guru yang masih kesulitan memperoleh jam mengajar.
PKB juga merekomendasikan agar perencanaan mega proyek dimasukkan ke APBD-P demi mempercepat lelang awal 2026. Mereka mendorong APBD-P 2025 fokus pada sektor yang langsung bersentuhan dengan warga terutama pertanian, perkebunan, dan perikanan.
6. Fraksi Karya Bintang Pembangunan: Tambang Menyusut, PAD Melemah
Fraksi gabungan PPP-Golkar-PBB ini menyoroti merosotnya pendapatan sektor pertambangan: dari 14,09 persen pada 2023 menjadi hanya 0,33 persen pada 2025. Penurunan drastis ini dianggap sebagai sinyal minimnya keseriusan pemerintah menggali potensi PAD tambang.
Mereka meminta pemerintah kembali menggarap sektor ini secara serius, sekaligus memastikan perencanaan anggaran 2026 disiapkan lebih awal untuk mempercepat pekerjaan fisik.
F-KBP juga membawa aspirasi petani: perbaikan Jalan Usaha Tani di sejumlah desa mulai dari Lanipa-nipa hingga wilayah Wawo. Mereka pun mendesak normalisasi sungai di Desa Watuliwu yang kini mengancam pemukiman warga.
APBD: Instrumen Teknis, Dampak Nyata
Dari seluruh pandangan fraksi, satu pesan besar menyeruak: APBD harus menjadi instrumen yang efisien, efektif, ekonomis, dan tepat sasaran. Lebih dari sekadar angka, anggaran adalah kompas arah pembangunan Kolaka Utara.
Sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara Fitra Yudi didampingi Wakil Ketua I Muhammad Syair dan Wakil Ketua II Agusdin akhirnya menyimpulkan satu keputusan penting. Enam fraksi sepakat menerima penuh KU-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Dengan 28 catatan kritis di tangan, pembahasan APBD-P 2025 memasuki babak berikutnya babak yang menentukan masa depan pembangunan Kolaka Utara.
Penulis : Mrh
Komentar