KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Fraksi Partai NasDem menegaskan komitmennya terhadap pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui juru bicaranya, Muhammad Zafaat Nur, fraksi ini menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kolaka Utara, Selasa (14/10).
Dalam penyampaiannya, Zafaat menyoroti perlunya arah kebijakan yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga serta peningkatan kesejahteraan lintas sektor.
NasDem menilai bahwa kondisi jalan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan masih membutuhkan perhatian serius.
“Perbaikan jalan rusak harus menjadi prioritas utama. Jalan dengan tingkat kerusakan di atas 50 persen wajib segera ditangani agar mobilitas masyarakat tidak terganggu,” tegas Zafaat.
Penataan infrastruktur diharapkan tidak hanya memperlancar arus ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pelosok daerah.
Dalam kesempatan tersebut, NasDem turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pemerintah perlu memperluas pelatihan tenaga kerja konstruksi dan pelatihan keterampilan lainnya. Generasi muda Kolaka Utara harus siap bersaing dengan kemampuan yang tersertifikasi,” ujarnya.
Penguatan kompetensi tenaga kerja dinilai menjadi modal penting bagi daerah dalam memasuki persaingan pasar kerja yang semakin ketat.
Potensi mineral bukan logam dan batuan juga menjadi sorotan Fraksi NasDem. Pengelolaannya dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemerintah harus lebih serius menata potensi ini agar benar-benar memberi manfaat bagi daerah, bukan untuk kepentingan segelintir pihak,” kata Zafaat.
Fraksi menilai sektor tersebut memiliki peluang besar menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat menopang pembangunan.
Di sektor pertanian, NasDem mendorong pemerintah membangun sistem informasi harga dan distribusi hasil pertanian yang lebih efisien dan mudah diakses.
“Petani membutuhkan data harga yang akurat agar tidak dirugikan fluktuasi pasar. Pemerintah harus hadir lebih dekat untuk memberikan solusi konkret,” tutupnya.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menyampaikan apresiasinya. Ia menilai masukan NasDem sebagai kontribusi penting dalam penyusunan arah kebijakan APBD 2026.
“Usulan perbaikan jalan akan kami respons dengan penentuan skala prioritas yang jelas berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.
Terkait peningkatan SDM, pemerintah berencana memperluas kerja sama dengan Balai Latihan Kerja dan sektor swasta guna membuka lebih banyak pelatihan bersertifikat.
“Kami ingin generasi muda Kolaka Utara tampil sebagai tenaga profesional yang siap menghadapi tantangan pasar kerja,” tegasnya.
Untuk sektor mineral, pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat regulasi serta pengawasan agar pengelolaan memberikan kontribusi maksimal bagi daerah. Sementara di bidang pertanian, pemerintah akan memperkuat sistem informasi harga dan memperbaiki rantai distribusi guna memberi kepastian bagi petani.
“Petani harus memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah akan memastikan itu melalui kebijakan yang lebih terarah,” pungkas Bupati Nur Rahman.
Penulis : Mrh
Komentar