KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Dilansir dari CNN Indonesia, Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB dengan membawa sebuah map putih. Ia mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, serta didampingi sejumlah petugas pengawalan.
Gibran hanya melambaikan tangan kepada awak media yang menunggu di lokasi. Setelah itu, ia langsung menuju lantai 7, tempat ruang kerja Ketua MPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran diterima Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR. Ia kemudian menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Beberapa menit setelah pertemuan, Gibran kembali turun ke lobi Gedung Nusantara III dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.
Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah polemik dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik serta meningkatnya tekanan politik terhadap dirinya.
Sehari sebelumnya, Gibran sempat menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026).
Pada waktu bersamaan, DPR juga telah menerima usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Gibran karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan tersebut. Jumlah itu telah melampaui batas minimal 25 anggota DPR sebagai syarat pengajuan hak menyatakan pendapat.
MPR Siapkan Sidang Istimewa
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR selanjutnya akan memproses kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Pimpinan MPR nantinya menggelar rapat gabungan untuk menentukan jadwal sidang paripurna sekaligus menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden.
Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto wajib mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR.
Pengusulan tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR digelar.
Setelah menerima dua nama calon, MPR akan membentuk panitia khusus untuk memeriksa kelengkapan persyaratan pencalonan.
UU MD3 mengatur MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna guna memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden,” demikian bunyi Pasal 46 ayat (1) UU MD3.
Dalam pemilihan tersebut, seluruh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD akan melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua kandidat yang diusulkan Presiden.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
Selanjutnya, Wakil Presiden terpilih dilantik dalam sidang paripurna MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan.
“MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR,” bunyi Pasal 47 ayat (1) UU MD3.
Penulis: Yus
