KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menempatkan pemerataan layanan dasar dan peningkatan daya saing sebagai fokus utama.
Hal itu ditegaskan Bupati Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, Rabu (29/4/2026).
Forum ini menjadi titik awal penyusunan program prioritas daerah yang diharapkan lebih tajam, terukur, dan berdampak langsung ke masyarakat.
Musrenbang kali ini diarahkan sebagai ruang sinkronisasi antara kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan daerah, provinsi, hingga nasional.
“Tahun 2027 kita fokus pada perluasan akses dan pemerataan layanan dasar, sekaligus penguatan daya saing daerah,” ujar Bupati.
Fokus tersebut mencakup sektor-sektor mendasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, hingga perumahan layak. Pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada lagi kesenjangan layanan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Di saat yang sama, dorongan terhadap daya saing dilakukan melalui digitalisasi layanan publik, penguatan UMKM, serta pengembangan produk unggulan daerah agar lebih kompetitif di pasar.
Isu konektivitas juga menjadi perhatian serius. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, hingga jaringan telekomunikasi dinilai masih menjadi kunci untuk membuka isolasi wilayah dan menekan biaya distribusi barang.
“Kalau konektivitas terbangun, ekonomi lokal akan bergerak lebih cepat,” katanya.
Selain pembangunan fisik, Pemkab juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial yang lebih inklusif. Kelompok rentan mulai dari masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak hingga lansia didorong agar mendapat akses program yang lebih tepat sasaran.
Bupati juga memberi peringatan keras kepada seluruh perangkat daerah agar tidak lagi menyusun program yang bersifat seremonial.
“Hindari kegiatan yang tidak berdampak langsung. Program harus jelas manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Musrenbang, menurutnya, harus berbasis data dan realistis, bukan sekadar daftar keinginan. Keterlibatan DPRD, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dinilai krusial untuk memastikan perencanaan yang lebih akurat dan bisa dieksekusi.
Penulis : Ris
Komentar