“Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H mengikuti Rakernas XVII Apkasi Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 18-20 Januari 2026”
BATAM, REPUBLIX.ID – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 18-20 Januari 2026.
Forum nasional yang mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera” ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah kabupaten untuk menyatukan pandangan serta menyuarakan kepentingan daerah agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Rakernas dibuka pada Minggu malam (18/1/2026) dan dilanjutkan dengan agenda inti selama dua hari, Senin hingga Selasa (19–20/1/2026), di Grand Lotus Ballroom Hotel Aston Batam. Sejumlah forum dialog dan diskusi kebijakan digelar untuk merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Berbagai isu krusial yang berdampak langsung pada daerah menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan kemandirian pangan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar di kabupaten, optimalisasi pemanfaatan dana perkebunan dan dana desa, hingga pengelolaan dan pengembangan talenta aparatur sipil negara (ASN).
Rakernas juga menyoroti penguatan kewenangan daerah melalui pembahasan rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Diskusi diperkuat dengan dialog langsung antara para kepala daerah dan jajaran pejabat nasional, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Ketua Komisi II DPR RI.
Selain pembahasan kebijakan, agenda Apkasi 2026 juga dirangkaikan dengan peresmian Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) sebagai langkah konkret memperluas promosi potensi unggulan kabupaten dan menarik investasi ke daerah.
Kehadiran Bupati Kolaka Utara dalam Rakernas XVII Apkasi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk aktif mengawal agenda strategis nasional, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memastikan kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi pelaksanaan Rakernas APKASI yang dinilainya sebagai forum strategis bagi para bupati di seluruh Indonesia.
Tito menegaskan bahwa Rakernas APKASI menjadi wadah penting bagi kepala daerah untuk saling berkomunikasi, bertukar gagasan, serta membangun kerja sama antardaerah dalam mengembangkan potensi masing-masing wilayah.
“Forum ini tentunya akan memberikan banyak dampak positif bagi kemajuan berbagai bidang pembangunan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya, yang dilaksanakan para bupati selaku kepala daerah,” ujar Tito.
Menurutnya, APKASI juga harus terus menjaga semangat perjuangan dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi daerah. Berbagai kepentingan tersebut bertujuan untuk mempercepat kemajuan daerah serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Sebagai Ketua Dewan Penasihat APKASI, Tito turut menyampaikan arahan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait perubahan paradigma pembangunan ekonomi nasional.
Ia menilai, selama ini praktik ekonomi cenderung mengarah pada liberal kapitalisme yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Presiden Prabowo mengambil langkah konkret dengan menerapkan kebijakan sosial ekonomi kerakyatan. Negara sudah saatnya melakukan intervensi pasar agar perekonomian berjalan dengan tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” jelasnya.
Tito menegaskan, kebijakan tersebut diambil untuk memastikan kepemimpinan Presiden Prabowo benar-benar menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, baik dari sisi kesejahteraan maupun kemakmuran.
Selain itu, Mendagri juga meluruskan pandangan sejumlah kepala daerah terkait kebijakan pemerintah pusat yang kerap dianggap sepihak dan merugikan daerah. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah pusat pada dasarnya dirancang untuk kepentingan rakyat secara menyeluruh.
“Semua kebijakan yang dijalankan pemerintah pusat sejatinya demi kepentingan rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di daerah,” pungkas Tito.
Rakernas APKASI diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri.
Penulis : Ris
Editor : Andi M
Komentar