KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kolaka Utara mulai mempercepat persiapan program pengembangan sektor perkebunan tahun 2026 melalui penguatan sinkronisasi data lahan petani berbasis geospasial.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026 komoditas kakao, pala, dan kelapa berjalan lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat percepatan program ABT bersama mantri perkebunan-peternakan (manbunnak) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Kecamatan Kodeoha, Katoi, dan Lasusua.
Rapat berlangsung di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Desa Kaluku-luku, Kecamatan Kodeoha, Kamis (7/5/2026).
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolaka Utara, H. Kamal Mustafa, S.Pi., M.M., mengatakan percepatan sinkronisasi data menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program perkebunan tahun 2026 berjalan efektif dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, pemetaan geospasial lahan petani menjadi instrumen utama dalam finalisasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) penerima program ABT.
“Sinkronisasi CPCL melalui pemetaan geospasial dipercepat agar validasi lahan petani benar-benar akurat, sehingga pelaksanaan program ABT 2026 lebih tepat sasaran dan terukur,” ujar Kamal Mustafa.
Kamal menjelaskan, pendekatan berbasis data spasial tidak hanya membantu proses pendataan, tetapi juga memperkuat pengawasan program agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan.
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi geospasial mulai menjadi instrumen penting dalam tata kelola sektor pertanian dan perkebunan nasional.
Selain meningkatkan efisiensi pendataan, sistem tersebut juga memudahkan proses monitoring, evaluasi, hingga pengawasan program berbasis wilayah.
Bagi Disbunnak, validitas data menjadi faktor krusial dalam mendukung efektivitas program perkebunan, terutama pada komoditas strategis seperti kakao, pala, dan kelapa yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat pedesaan.
Selain membahas sinkronisasi data lahan, rapat juga menekankan pentingnya kolaborasi antara petugas manbunnak dan PPL dalam pengawalan program di tingkat lapangan.
Kamal Mustafa menilai keberhasilan program perkebunan tidak hanya ditentukan oleh penyaluran bantuan pemerintah, tetapi juga kualitas pendampingan teknis kepada petani.
“Peran penyuluh dan petugas lapangan sangat penting, mulai dari verifikasi lahan, pendampingan budidaya, sampai pengawasan pemanfaatan bantuan pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, dukungan PPL sebagai petugas lapangan yang ditugaskan Kementerian Pertanian menjadi bagian penting dalam mendukung program ketahanan pangan dan penguatan sektor perkebunan rakyat.
Kolaka Utara sendiri dikenal sebagai salah satu sentra kakao dan kelapa di Sulawesi Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah mulai mendorong revitalisasi sektor perkebunan melalui peningkatan produktivitas, peremajaan tanaman, hingga penguatan hilirisasi komoditas.
Khusus komoditas kakao, pemerintah daerah sebelumnya menargetkan revitalisasi kawasan perkebunan seluas ribuan hektare guna memperkuat ekonomi berbasis pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Sementara itu, komoditas pala dan kelapa dinilai memiliki prospek ekonomi yang terus berkembang seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap produk turunan berbasis rempah dan kelapa.
Melalui percepatan program ABT 2026, Disbunnak berharap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perkebunan dapat berjalan lebih efektif, modern, dan berbasis kebutuhan riil petani di lapangan.
Penulis: Ris
Komentar