JAKARTA, REPUBLIX.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Tidak hanya bagi penggunanya, ketentuan tersebut juga mencakup kegiatan produksi hingga perdagangan produk rokok elektrik.
Penetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Dikutip dari MUI.or.id, Komisi Fatwa MUI menyatakan penggunaan vape diharamkan karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
Dalam ketentuan hukumnya, MUI menetapkan tiga hal utama. Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Kedua, penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga diharamkan. Ketiga, memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.
MUI juga menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang memanaskan cairan dengan kandungan tertentu, seperti nikotin, gliserin, dan penambah rasa, sehingga menghasilkan aerosol yang dihirup penggunanya.
Sementara itu, nikotin merupakan senyawa yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan.
Tidak berhenti pada penetapan hukum keagamaan, MUI turut menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengendalikan penggunaan serta peredaran vape.
Salah satu rekomendasi utamanya ditujukan kepada Presiden bersama DPR agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape, termasuk ketentuan sanksi, sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.
MUI juga meminta pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan tersebut berjalan terpadu.
Kementerian Kesehatan direkomendasikan menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, BPOM diminta memperketat pengawasan produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
Di sektor industri, Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai media peredaran zat terlarang.
MUI juga mendorong Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal terkait produk vape dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat.
Adapun BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta menindak tegas penyalahgunaannya, termasuk untuk produksi, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam rekomendasi lainnya, MUI mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta risiko kesehatan dan penyalahgunaannya.
Masyarakat juga diminta menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
MUI menegaskan pentingnya koordinasi seluruh pemangku kepentingan serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. MUI juga mengimbau seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyebarluaskan ketentuan tersebut agar diketahui dan dipahami masyarakat.
Penulis: Yus
