KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, mengusulkan Desa Sapoiha, Kecamatan Watunohu, sebagai calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2027.
Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah desa telah menyiapkan lahan seluas sekitar 400 meter persegi di kawasan wisata Dermaga Tua Sapoiha.
Kepala Desa Sapoiha, H. Wisbahuddin, mengatakan Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara telah meninjau lokasi yang diusulkan untuk menilai kelayakannya sebagai kawasan kampung nelayan.
Peninjauan itu menjadi salah satu tahapan awal dalam proses pengusulan program yang diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat pesisir.
“Dinas Perikanan sudah melihat lokasi dan mengambil foto. Mereka menyampaikan lokasi ini cukup bagus,” kata Wisbahuddin kepada jurnalis Republix.id saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut Wisbahuddin, lahan yang disiapkan berada di sekitar Dermaga Tua Sapoiha dan merupakan aset desa. Lokasi tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat nelayan apabila usulan pemerintah daerah mendapat persetujuan.
Ia mengatakan, pemerintah desa menyambut baik rencana tersebut karena pembangunan kampung nelayan berpotensi mendukung penataan kawasan pesisir dan aktivitas perikanan masyarakat.
“Kalau tidak salah, anggarannya untuk 2027. Mudah-mudahan bisa terlaksana,” ujarnya.
Meski lokasi telah ditinjau, Wisbahuddin menegaskan bahwa pembangunan di Sapoiha masih menunggu kepastian. Usulan itu harus melalui proses penilaian dan tindak lanjut pemerintah sebelum dapat dipastikan masuk dalam program serta anggaran 2027.
Ia juga menyebut sejumlah desa lain di Kolaka Utara telah masuk dalam rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, di antaranya Desa Lawadia dan Sipakainge. Sebagian lokasi lain, kata dia, telah memasuki tahap pengerjaan pada tahun ini.
Bagi Desa Sapoiha, peluang masuk program KNMP diharapkan menjadi langkah untuk meningkatkan dukungan infrastruktur bagi masyarakat pesisir. Pemerintah desa masih menunggu perkembangan usulan yang diajukan pemerintah kabupaten.
Penulis: Ashar
Editor: Ris
