KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Nasib ratusan tenaga kesehatan (nakes) PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Kolaka Utara masih menggantung. Hingga kini, tuntutan kenaikan gaji yang mereka perjuangkan belum juga mendapat keputusan pasti dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
Rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan yang digelar di DPRD Kolaka Utara, Kamis (21/5/2026) kembali berakhir tanpa hasil. Padahal, forum tersebut sebelumnya diharapkan menjadi titik terang bagi sekitar 338 tenaga kesehatan PPPK Paruh Waktu yang bertugas di 16 puskesmas di Kolaka Utara.
Perwakilan tenaga kesehatan, Mustakim, mengatakan rapat tersebut belum menghasilkan keputusan apa pun terkait tuntutan kenaikan gaji nakes.
“Rapat kemarin, Kamis 21/5/2026 belum ada keputusan,” ujar Mustakim kepada Republix.id melalui WhatsApp, Jumat (22/5/2026).
Ia mengungkapkan, ketidakjelasan itu terjadi karena unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tidak hadir dalam rapat. Bupati, Wakil Bupati, hingga Sekretaris Daerah disebut sedang berada di luar daerah.
Akibatnya, DPRD Kolaka Utara mengaku belum dapat mengambil keputusan strategis terkait tuntutan para nakes.
“Kata Ketua DPRD tidak bisa mengambil keputusan dikarenakan bapak Bupati, Wakil Bupati dan Sekda tidak berada di tempat,” katanya.
Para tenaga kesehatan PPPK Paruh Waktu itu sebelumnya memprotes kebijakan besaran gaji yang ditetapkan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kolaka Utara sebesar Rp250 ribu per bulan.
Nominal tersebut dinilai jauh dari layak dibanding beban kerja dan tanggung jawab pelayanan kesehatan yang mereka emban di puskesmas.
Para nakes berharap pemerintah daerah dapat menaikkan gaji mereka setara dengan tenaga PPPK Paruh Waktu lain yang bekerja di Kantor Dinas Kesehatan maupun instansi kesehatan lainnya, yakni berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
Meski belum ada keputusan, DPRD Kolaka Utara disebut telah mengeluarkan surat rekomendasi yang berisi dukungan penuh terhadap kenaikan gaji tenaga kesehatan PPPK Paruh Waktu.
“DPRD sudah mengeluarkan rekomendasi dukungan penuh kenaikan gaji nakes,” beber Mustakim.
Selain itu, DPRD bersama perwakilan tenaga kesehatan kembali menjadwalkan rapat lanjutan bersama pemerintah daerah pada Senin (25/5/2026).
Para nakes berharap rapat tersebut menjadi momentum terakhir untuk menghadirkan kepastian atas nasib mereka yang selama ini tetap menjalankan pelayanan kesehatan masyarakat di tengah keterbatasan kesejahteraan.
“Kami berharap rapat Senin nanti sudah ada keputusan dan kejelasan nasib nakes,” harapnya.
Penulis: Ris
Komentar