KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara membawa sejumlah agenda strategis pembangunan daerah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Mulai dari pengembangan potensi nikel dan kakao hingga pembangunan infrastruktur konektivitas, relokasi rumah sakit, bandara, dan pelabuhan kontainer menjadi usulan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Agenda tersebut disampaikan Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dalam forum REBOAN yang dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Dalam forum itu, Nur Rahman memaparkan sejumlah potensi daerah yang dinilai strategis untuk dikembangkan, sekaligus kebutuhan infrastruktur yang memerlukan koordinasi lintas kementerian.
Pemerintah kabupaten berharap usulan tersebut mendapat dukungan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang kami anggap sangat penting dan strategis,” kata Bupati.
Sektor nikel menjadi salah satu agenda yang dibawa ke forum tersebut. Selain itu, pemerintah daerah turut mengusulkan pengembangan potensi kakao, peningkatan konektivitas jalan, relokasi RSUD Kolaka Utara, pengembangan bandara, serta rencana pembangunan pelabuhan kontainer.
Berbagai usulan itu berkaitan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang tidak seluruhnya dapat ditangani melalui kapasitas pemerintah kabupaten.
Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dinilai penting untuk membuka ruang tindak lanjut, baik dari sisi perencanaan maupun dukungan kementerian teknis.
“Pemerintah daerah tidak bisa melaksanakan semua ini tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Akmal Malik menyatakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah siap membantu mengoordinasikan sejumlah agenda dengan kementerian terkait. Namun, pemerintah daerah diminta melengkapi proposal dan data pendukung sebagai dasar pembahasan lebih lanjut.
Untuk sektor nikel, Akmal menjelaskan penanganannya melibatkan sejumlah kementerian sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor. Adapun rencana pembangunan pelabuhan kontainer perlu ditindaklanjuti dengan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.
Arahan tersebut menempatkan kelengkapan administrasi dan data sebagai tahapan penting agar usulan daerah dapat diproses oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Meski demikian, dukungan koordinasi itu belum berarti seluruh usulan telah memperoleh persetujuan atau kepastian pembiayaan.
Forum REBOAN diikuti Bupati Kolaka Utara bersama sejumlah pejabat pemerintah kabupaten, antara lain Asisten I dan Asisten II, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Sosial, Kepala BPMD, serta pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan sekaligus menjajaki koordinasi dengan pemerintah pusat.
Tahap berikutnya, kelengkapan dokumen dan pembahasan bersama kementerian teknis akan menjadi bagian penting dalam menentukan tindak lanjut setiap usulan.
Penulis: Ris
