KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – PT Citra Silika Mallawa (CSM) mempertahankan klaim legalitas wilayah pertambangan seluas 475 hektare di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.
Perusahaan tersebut secara tegas membantah kesaksian mantan Bupati Kolaka Utara, Rusda Mahmud, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendari yang menyebut Kuasa Pertambangan (KP) PT CSM hanya seluas 50 hektare.
Bantahan itu bukan tanpa dasar. Pihak perusahaan mengacu pada dokumen keputusan kepala daerah yang diterbitkan sejak 2008, termasuk keputusan pemberian KP Eksplorasi dan penyesuaiannya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi pada 2010.
Humas PT CSM, Muhammad Nur Khusain, mengatakan dokumen administrasi perusahaan secara eksplisit mencantumkan luas wilayah pertambangan nikel sebesar 475 hektare. Karena itu, ia mempertanyakan dasar keterangan yang menyebut perusahaan hanya memiliki KP seluas 50 hektare.
“Terkait kesaksian mantan Bupati Kolaka Utara, Rusda Mahmud, yang menyatakan bahwa Kuasa Pertambangan PT CSM hanya seluas 50 hektare, itu kami bantah dengan keras. Tidak pernah ada KP PT CSM seluas 50 hektare,” kata Nur Khusain saat mendampingi Direktur PT CSM, H. Samsul Alam Paddo, dalam konferensi pers di Lasusua, Minggu, 8 November 2026.
Menurut Nur Khusain, riwayat perizinan perusahaan menunjukkan bahwa luasan 475 hektare telah tercatat sejak penerbitan izin awal. Hal itu dapat ditelusuri melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/370 Tahun 2008 tertanggal 16 Oktober 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT CSM.
Dokumen tersebut mencantumkan wilayah pertambangan nikel seluas 475 hektare. Dua tahun kemudian, melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2010, status KP Eksplorasi disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi dengan luas wilayah yang tetap tercatat 475 hektare.
Rangkaian dokumen tersebut menjadi dasar perusahaan untuk menegaskan bahwa klaim luas 475 hektare memiliki riwayat administrasi yang panjang, bukan muncul secara tiba-tiba dalam polemik perizinan saat ini.
Selain membantah angka 50 hektare, perusahaan juga mempersoalkan munculnya luasan 126 hektare dan 20 hektare dalam sejumlah dokumen perizinan.
Nur Khusain mengaku manajemen PT CSM tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai perubahan atau pengurangan wilayah izin tersebut.
Menurut dia, perubahan luasan wilayah pertambangan semestinya memiliki dasar administrasi yang jelas dan disampaikan kepada pemegang izin agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
“Terkait IUP 126 maupun 20 hektare, itu juga tidak pernah ada pemberitahuan kepada kami sebagai pemegang hak izin tersebut. Seyogianya ketika IUP ingin dipotong, harus berdasarkan pengajuan dari pemilik izin sebelumnya,” ujarnya.
Keberatan tersebut kemudian dibawa perusahaan melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
PT CSM merujuk surat PTUN Kendari Nomor W4-TUN6/764/HK.06/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020. Surat tersebut menguraikan tiga keputusan IUP atas nama PT CSM dengan luas masing-masing 475 hektare, 126 hektare, dan 20 hektare.
Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa keputusan perubahan wilayah yang menjadi objek sengketa, yakni perubahan dari 20 hektare menjadi 17 hektare, telah dinyatakan batal.
PTUN Kendari selanjutnya menyebut luas keseluruhan IUP PT CSM masih seperti semula sebagaimana ketiga izin yang diuraikan dalam surat tersebut.
Bagi perusahaan, keterangan tertulis PTUN itu menjadi salah satu dokumen penting untuk menjelaskan mengapa klaim luasan 475 hektare tetap dipertahankan.
PT CSM juga mempertanyakan mengapa persoalan luas wilayah pertambangan baru kembali mencuat setelah perusahaan menjalankan kegiatan sejak 2012.
Nur Khusain menilai perlu ada penjelasan mengenai dasar aktivitas perusahaan selama periode tersebut apabila kemudian muncul klaim bahwa wilayah yang dapat dikelola hanya 17 hektare.
“Sejak 2012 kalau kami dinyatakan hanya 17 hektare, lantas yang 2012 kami berkegiatan di mana? Mana kami kerja? Negara juga menerima pajak dari kami. Kalau kami hanya 17 hektare, lantas di mana kami bekerja pada 2012? Kenapa tidak dipersoalkan sejak itu?” katanya.
Ia mengungkapkan, selama perusahaan menjalankan aktivitas hingga 2014, pihak manajemen mengaku tidak pernah menerima keberatan atau komplain mengenai luas wilayah izin yang dikelola.
Persoalan tersebut, menurut dia, baru kembali mengemuka pada 2020 setelah adanya laporan yang mempersoalkan keabsahan IUP PT CSM.
Perusahaan juga membantah pernah menerima secara langsung dokumen pemberitahuan mengenai perubahan luas wilayah dari 20 hektare menjadi 17 hektare.
“Walaupun para saksi menyatakan bahwa itu ada, sampai hari ini dokumen tersebut tidak pernah sampai ke tangan kami. Itulah yang kami gugat dalam pokok perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ungkapnya.
Bagi PT CSM, persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan angka dalam dokumen, melainkan menyangkut kepastian administrasi dan perlindungan hukum terhadap pemegang izin usaha pertambangan.
Perusahaan berharap seluruh riwayat perizinan sejak 2008, termasuk dokumen perubahan status izin dan surat PTUN Kendari, menjadi bahan pertimbangan dalam menilai polemik tersebut.
Dengan dokumen yang dipaparkan, PT CSM menegaskan bahwa dasar klaim wilayah 475 hektare perlu diperiksa secara menyeluruh.
Penulis: Ris
