KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Polemik mengenai luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Citra Silika Mallawa (CSM) di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, kembali mengemuka.
Perusahaan tersebut membeberkan sejumlah dokumen perizinan yang diterbitkan sejak 2008 hingga surat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari pada 2020 untuk menjelaskan dasar legalitas wilayah tambang seluas 475 hektare.
Direktur PT CSM, H. Samsul Alam Paddo, S.H., menyampaikan klarifikasi itu dalam konferensi pers di Lasusua, Minggu, 8 November 2026.
Ia memaparkan kronologi penerbitan izin perusahaan, mulai dari Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi, penyesuaian menjadi IUP Eksplorasi, hingga peningkatan status menjadi IUP Operasi Produksi.
Menurut Samsul, persoalan luas wilayah izin yang selama ini memunculkan angka 20 hektare, 126 hektare, hingga 475 hektare perlu ditelusuri berdasarkan keseluruhan dokumen administrasi dan riwayat penerbitannya.
Dokumen pertama yang diperlihatkan perusahaan adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/370 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT CSM.
Keputusan yang ditetapkan pada 16 Oktober 2008 tersebut mencantumkan wilayah pertambangan nikel seluas 475 hektare di Kecamatan Lasusua.
Dokumen itu ditandatangani Bupati Kolaka Utara saat itu, Rusda Mahmud, dengan mencantumkan Tauphan Ansar Nur sebagai direktur perusahaan.
Perjalanan perizinan berlanjut setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/399 Tahun 2010 tertanggal 5 April 2010, status KP Eksplorasi PT CSM disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi dengan luas wilayah yang tetap tercatat 475 hektare.
Setahun kemudian, tepatnya 14 Maret 2011, perusahaan memperoleh peningkatan status menjadi IUP Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011.
“Jadi ini semua berproses. Kami dari CSM berproses seperti itu,” kata Samsul.
Perbedaan angka luasan dalam sejumlah dokumen perizinan menjadi salah satu pokok persoalan yang dipersoalkan perusahaan.
Samsul menjelaskan, menurut pemahaman pihaknya, peningkatan status IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi merupakan kelanjutan dari proses perizinan sebelumnya.
Adapun perubahan atau pengurangan wilayah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis tertentu, termasuk apabila sebagian wilayah tidak memiliki potensi cadangan bahan tambang.
Namun, ia menegaskan PT CSM tidak pernah mengajukan permohonan pengurangan wilayah dari luasan awal 475 hektare.
Perusahaan juga memperlihatkan dokumen lingkungan, termasuk Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL), sebagai bagian dari dokumen administratif yang menurut pihak CSM berkaitan dengan kegiatan pertambangan mereka.
Selain dokumen perizinan, PT CSM menunjukkan surat PTUN Kendari tertanggal 30 Juli 2020 dengan Nomor W4-TUN6/764/HK.06/VII/2020.
Surat tersebut merupakan tanggapan atas permohonan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara mengenai penjelasan luas wilayah IUP PT CSM.
Dalam surat itu disebutkan terdapat tiga keputusan IUP atas nama PT Citra Silika Mallawa dengan luasan masing-masing 475 hektare, 126 hektare, dan 20 hektare.
PTUN Kendari juga menjelaskan bahwa keputusan perubahan luas wilayah yang menjadi objek sengketa, yakni perubahan dari 20 hektare menjadi 17 hektare, telah dinyatakan batal.
Surat tersebut selanjutnya menyebut luas keseluruhan IUP PT CSM masih seperti semula, yakni 475 hektare, sebagaimana tercantum dalam ketiga izin yang diuraikan.
Bagi pihak perusahaan, penjelasan administratif tersebut menjadi salah satu rujukan untuk memperkuat argumentasi mengenai status dan luas wilayah perizinannya.
Meski demikian, substansi surat tersebut perlu dibaca secara cermat dengan membedakan penjelasan administratif PTUN, objek sengketa yang telah dinyatakan batal, serta kekuatan hukum setiap keputusan perizinan yang menjadi dasar penerbitan IUP.
Di luar persoalan perbedaan luasan, PT CSM juga menyinggung dugaan tumpang tindih wilayah pertambangan dengan PT Golden Anugerah Nusantara (GAN).
Samsul menilai persoalan tersebut perlu ditelaah berdasarkan kronologi penerbitan izin masing-masing perusahaan. Ia merujuk prinsip first come, first served, yakni prioritas bagi pihak yang lebih dahulu memperoleh izin, sepanjang proses penerbitannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsip tersebut, bagaimanapun, tidak dapat berdiri sendiri sebagai penentu keabsahan suatu wilayah pertambangan. Pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, koordinat wilayah, riwayat perubahan keputusan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya tumpang tindih.
Samsul berharap polemik tersebut tidak disimpulkan hanya berdasarkan satu dokumen atau angka luasan tertentu. Menurut dia, riwayat penerbitan izin, dokumen lingkungan, dan dokumen pengadilan perlu diperiksa secara menyeluruh.
“Kami berharap persoalan ini dilihat berdasarkan dokumen dan putusan pengadilan, sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh,” ujarnya.
Penulis: Ris
