KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – PT Citra Silika Mallawa (CSM) meminta pemerintah memberikan kepastian hukum atas wilayah pertambangannya dengan menelusuri kembali riwayat perizinan yang telah dimiliki perusahaan sejak 2008.
Langkah itu dinilai penting di tengah polemik dugaan tumpang tindih wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.
Manajemen CSM menilai penyelesaian persoalan tersebut harus berpijak pada kronologi penerbitan izin, dokumen administrasi, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan status perizinan perusahaan.
Mereka berharap riwayat panjang pengurusan izin hingga proses hukum yang telah ditempuh tidak diabaikan dalam menentukan kepastian wilayah pertambangan.
Direktur PT CSM, H. Samsul Alam Paddo, S.H., bersama Humas PT CSM, Muhammad Nur Khusain, memaparkan perjalanan perizinan dan upaya hukum perusahaan dalam konferensi pers di salah satu kafe di Lasusua, Minggu (8/11/2026).
Dalam pemaparannya, manajemen menjelaskan bahwa CSM pertama kali mengantongi Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi seluas 475 hektare pada 2008.
Perizinan tersebut kemudian disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi pada 2010 dan ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi pada 2011.
Humas PT CSM, Muhammad Nur Khusain, menjelaskan perusahaan mulai menjalankan aktivitas menjelang akhir 2011 setelah terbitnya Surat Keputusan Nomor 456 yang berkaitan dengan penataan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara.
Dalam proses penataan tersebut, sebagian wilayah yang sebelumnya berstatus kawasan hutan disebut masuk kategori Areal Penggunaan Lain (APL).
Menurut Nur Khusain, aktivitas perusahaan berlangsung hingga 2014 tanpa menerima keberatan dari pihak lain.
“Selama beroperasi hingga tahun 2014, kami manajemen tidak pernah menerima satu pun keluhan atau komplain dari pihak mana pun,” ujarnya.
Persoalan mulai muncul pada 2020 setelah adanya laporan kepada kepolisian yang mempersoalkan keabsahan IUP CSM dan menduga dokumen perizinan perusahaan tidak sah.
Pihak CSM menyebut laporan tersebut kemudian ditarik oleh pelapor yang berasal dari internal perusahaan melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice.
Selain persoalan tersebut, perusahaan juga menghadapi sengketa administrasi terkait perubahan luas wilayah pertambangan.
Manajemen menyebut wilayah yang sebelumnya tercatat seluas 475 hektare kemudian dipersoalkan melalui sejumlah keputusan yang mencantumkan luasan 126 hektare, 20 hektare, hingga 17 hektare.
Merasa keberatan, CSM menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut penjelasan manajemen, gugatan perusahaan dikabulkan pada tingkat pertama dan berlanjut pada tingkat banding.
Pemerintah daerah sempat mengajukan kasasi, tetapi kemudian mencabut permohonan tersebut sehingga putusan perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
Setelah proses peradilan tersebut, CSM mengajukan permohonan pengaktifan kembali IUP Nomor 540/62 Tahun 2011. Namun, dalam proses verifikasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas ESDM, kembali muncul persoalan administratif mengenai penegasan luas wilayah izin.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah amar putusan pengadilan yang dinilai tidak secara eksplisit mencantumkan angka luas wilayah.
Dinas ESDM kemudian meminta penjelasan kepada PTUN Kendari melalui surat Nomor W4-TUN6/764/HK.06/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020.
Dalam surat tersebut, sebagaimana dipaparkan manajemen CSM, PTUN Kendari menguraikan tiga keputusan IUP atas nama perusahaan, masing-masing seluas 475 hektare, 126 hektare, dan 20 hektare.
PTUN juga menjelaskan bahwa keputusan perubahan luas wilayah dari 20 hektare menjadi 17 hektare yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal.
Bagi CSM, penjelasan pengadilan tersebut menjadi bagian penting dalam memperjuangkan pengaktifan kembali izin perusahaan.
Manajemen menilai seluruh keputusan administrasi dan dokumen hukum yang pernah diterbitkan harus diperiksa secara utuh agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai status maupun luas wilayah pertambangan.
Dalam konferensi pers itu, Direktur PT CSM, H. Samsul Alam Paddo, juga memaparkan riwayat perizinan PT GAN yang menurutnya perlu ditelusuri oleh instansi berwenang.
Samsul menyebut PT GAN memiliki KP tertanggal 27 November 2008 dan IUP Eksplorasi tertanggal 30 April 2010 yang berlaku selama lima tahun hingga 29 April 2015.
Ia mempertanyakan kelanjutan status izin tersebut karena berdasarkan pengetahuannya tidak terdapat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi.
Samsul kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan asas first come, first served, yakni prinsip prioritas berdasarkan urutan pengajuan atau penerbitan perizinan.
Menurut dia, riwayat penerbitan izin masing-masing perusahaan perlu diperiksa secara cermat dengan tetap memperhatikan keabsahan dokumen, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesesuaian wilayah pertambangan.
Ia mengatakan CSM telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum, termasuk menyampaikan persoalan perizinan kepada sejumlah kementerian yang membidangi investasi serta Satuan Tugas Percepatan Investasi.
Samsul juga mengungkapkan adanya pertemuan pada 30 Desember 2021 yang menurut keterangannya membahas persoalan perizinan perusahaan, termasuk penerapan asas first come, first served.
Selain itu, CSM mengaku memiliki sejumlah dokumen pendukung, antara lain pertimbangan teknis (Pertek), Keputusan Nomor 651 Tahun 2020, serta dokumen Rencana Kerja dan Biaya (RKB) yang diklaim diterbitkan secara berkala.
Seluruh dokumen tersebut, kata Samsul, perlu menjadi bagian dari pemeriksaan menyeluruh terhadap rekam jejak administrasi perusahaan.
Ia berharap pemerintah tidak mengabaikan riwayat perizinan dan proses hukum yang telah ditempuh CSM dalam menyelesaikan polemik tersebut.
Menurutnya, persoalan tumpang tindih IUP harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dengan mengedepankan pemeriksaan dokumen resmi dan kronologi penerbitan izin.
“Kalau ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan, silakan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Samsul.
Penulis: Ris
