JAKARTA, REPUBLIX.ID – Nama Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Jusuf Amir atau lebih dikenal sebagai M. Jusuf memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan sejarah militer Indonesia.
Lahir dari tanah Bugis, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ia bukan hanya dikenal sebagai perwira yang pernah menduduki posisi tertinggi di tubuh ABRI, tetapi juga sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan prajurit di lapangan.
Perjalanan hidupnya melintasi sejumlah babak penting sejarah Indonesia. Mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pergolakan politik dan militer di daerah, peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), hingga menjadi Panglima ABRI pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Pengabdian panjang tersebut akhirnya mendapat pengakuan negara. Pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada M. Jusuf bersama 18 tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta.
Penganugerahan itu sekaligus menempatkan putra Sulawesi Selatan tersebut dalam jajaran tokoh bangsa yang mendapat penghormatan tertinggi atas jasa dan perjuangannya bagi Indonesia.
Dari Bone Menuju Medan Perjuangan
M. Jusuf lahir di Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1928. Ia berasal dari keluarga bangsawan Bugis dengan nama lengkap Andi Muhammad Jusuf Amir.
Namun, latar belakang kebangsawanan tidak membuatnya memilih kehidupan yang jauh dari pergolakan zaman. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, Jusuf muda ikut terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Mengutip catatan sejarah yang dihimpun Tirto, perjalanan militernya bermula ketika ia bergabung dengan ekspedisi Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRI-PS) menuju Indonesia Timur pada 1946.
Perjalanan tersebut tidak berjalan mulus. Kapal yang ditumpanginya ditangkap tentara Belanda di sekitar perairan Bali. Jusuf kemudian ditawan di Surabaya selama kurang lebih satu tahun sebelum akhirnya kembali melanjutkan perjuangan.
Dalam perjalanan kariernya, ia pernah menjadi ajudan Kahar Muzakkar. Namun, ketika pergolakan politik dan militer melanda Sulawesi, Jusuf memilih tetap berada di pihak pemerintah Republik Indonesia.
Namanya kemudian semakin dikenal setelah dipercaya memimpin Kodam Hasanuddin. Ia terlibat dalam upaya pemerintah meredam berbagai pergolakan bersenjata di kawasan Sulawesi Selatan.
Menjadi Saksi Penting Supersemar
Salah satu babak penting dalam perjalanan M. Jusuf adalah keterlibatannya dalam peristiwa Supersemar pada 11 Maret 1966.
Saat itu, Jusuf menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Ia bersama Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Amirmachmud menjadi tiga perwira tinggi yang dikenal sebagai saksi dalam proses penyerahan surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Supersemar kemudian menjadi bagian penting dari proses peralihan kekuasaan dari pemerintahan Soekarno menuju pemerintahan Soeharto.
Keterlibatan Jusuf dalam peristiwa tersebut membuat namanya tidak hanya tercatat dalam sejarah militer, tetapi juga dalam perjalanan politik nasional.
Panglima yang Rajin Menyambangi Prajurit
Setelah sekitar 14 tahun berada di lingkungan pemerintahan dan tidak menduduki jabatan komando militer, M. Jusuf kembali ke lingkungan militer pada 1978.
Ia dipercaya menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI. Posisi tersebut diembannya hingga 1983.
Di tengah kuatnya struktur komando militer saat itu, Jusuf dikenal memiliki pendekatan kepemimpinan yang berbeda. Ia tidak hanya mengandalkan laporan dari jajaran komando, tetapi juga turun langsung menemui prajurit di berbagai daerah.
Ia rajin mengunjungi pos-pos militer, wilayah terpencil, hingga satuan yang bertugas jauh dari pusat pemerintahan.
Kebiasaan tersebut membuat namanya populer di kalangan prajurit. Bahkan, dalam sejumlah kunjungan, ia disebut kerap memberikan kenaikan pangkat secara langsung kepada anggota yang dinilai memiliki prestasi.
Kedekatan itulah yang kemudian membuatnya dikenal sebagai Panglima Para Prajurit.
Salah satu warisan program yang dikaitkan dengan kepemimpinannya adalah ABRI Masuk Desa, sebuah program yang melibatkan unsur militer dalam kegiatan pembangunan dan membantu masyarakat di wilayah pedesaan.
Program tersebut kemudian berkembang dan dikenal melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa.
Namun, popularitas Jusuf di kalangan prajurit sempat memunculkan isu politik. Ia bahkan pernah dituding memiliki ambisi menggantikan Soeharto sebagai presiden.
Dalam buku biografi Jenderal M Jusuf: Panglima Para Prajurit karya Atmadji Sumarkidjo, sebagaimana dikutip Tirto, Jusuf pernah membantah keras tudingan tersebut di hadapan Soeharto.
Ia menegaskan bahwa jabatan yang diembannya merupakan perintah presiden dan dirinya hanya berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya.
Menolak Gerakan Pembangkangan
Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Panglima ABRI pada 1983, Jusuf juga menghadapi persoalan internal terkait rencana pergantian kepemimpinan.
Tirto mengisahkan, ia pernah menerima surat dari seorang mayor yang meminta dirinya mengambil langkah untuk menggagalkan pergantian Panglima ABRI.
Namun, Jusuf tidak mengikuti ajakan tersebut. Ia justru menemui sejumlah perwira yang telah berkumpul dan meminta mereka tidak melakukan perlawanan maupun gerakan yang dapat merusak kehormatan institusi militer.
Sikap tersebut memperlihatkan pandangannya mengenai disiplin dan kepatuhan terhadap keputusan institusi.
Bagi Jusuf, kekecewaan terhadap pergantian pimpinan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pembangkangan.
Pada 1983, ia mengakhiri tugasnya sebagai Menhankam/Pangab. Setelah itu, ia dipercaya memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama dua periode, yakni 1983 hingga 1993.
Menutup Pengabdian di Makassar
Setelah menyelesaikan tugas-tugasnya di pemerintahan, M. Jusuf lebih banyak menghabiskan waktu di Makassar, Sulawesi Selatan.
Ia meninggal dunia pada 8 September 2004 dalam usia 76 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Pemakaman Umum Panaikang, Makassar.
Lebih dari dua dekade setelah kepergiannya, nama M. Jusuf kembali mendapat perhatian nasional melalui penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026.
Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, gelar tersebut diberikan atas jasa-jasanya dalam perjuangan bersenjata dan politik, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghadapi pergolakan daerah, serta kontribusinya dalam menggagas ABRI Masuk Desa.
Pengusulan M. Jusuf sebagai Pahlawan Nasional telah diperjuangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2018. Proses panjang tersebut akhirnya berbuah pengakuan negara pada peringatan Hari Pahlawan 2026.
Dari seorang pemuda Bone yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan, menjadi Panglima ABRI, hingga saksi salah satu peristiwa politik paling menentukan dalam sejarah Indonesia, perjalanan M. Jusuf memperlihatkan panjangnya pengabdian seorang putra daerah bagi bangsa.
Kini, namanya tidak sekadar tercatat sebagai mantan Panglima ABRI asal Sulawesi Selatan. Negara telah mengukuhkan warisan pengabdiannya melalui gelar Pahlawan Nasional.
Penulis: Ris
