KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus memperkuat akurasi data sosial sebagai dasar penyaluran program bantuan pemerintah.
Salah satunya melalui Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang digelar di Aula Kantor Camat Lasusua, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS), BPJS Kesehatan, para camat, kepala desa, hingga berbagai pemangku kepentingan.
Bupati Nur Rahman Umar menegaskan, kualitas data menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan berbagai program perlindungan sosial dan pembangunan daerah.
Menurutnya, DTSEN merupakan fondasi penting untuk menghadirkan data sosial ekonomi yang akurat, terintegrasi, dan selalu diperbarui.
“DTSEN menjadi instrumen strategis agar kebijakan pemerintah benar-benar didasarkan pada data yang valid, sehingga penyaluran bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat dapat tepat sasaran,” ujarnya.
Bupati mengingatkan masih terdapat ketidaksesuaian data di lapangan, di mana sebagian warga yang kondisi ekonominya sudah membaik masih tercatat sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, masyarakat yang lebih membutuhkan justru belum masuk dalam daftar penerima manfaat.
Kondisi tersebut, kata Nur Rahman, harus menjadi perhatian seluruh pihak agar tidak terjadi ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial.
“Jangan sampai masyarakat yang berhak justru terlewat karena data tidak diperbarui atau proses verifikasinya kurang maksimal,” tegasnya.
Politisi NasDem ini juga meminta pemerintah desa, perangkat daerah, hingga petugas pendataan menjalankan proses pemutakhiran data secara objektif dan berkelanjutan. Ia menegaskan, penyusunan data tidak boleh dipengaruhi hubungan kedekatan maupun kepentingan tertentu.
Menurutnya, data yang akurat bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi menjadi dasar lahirnya kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan.
Dalam kesempatan itu, Nur Rahman turut membagikan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke sejumlah desa. Ia mengaku masih menemukan perbedaan antara kondisi riil masyarakat dengan data penerima bantuan yang tercatat dalam sistem.
Karena itu, ia berharap seluruh peserta sosialisasi memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya DTSEN sebagai landasan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan data yang valid dan terintegrasi, lanjutnya, pemerintah daerah akan lebih mudah menyusun kebijakan yang tepat sasaran, meningkatkan efektivitas berbagai program sosial, sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Penulis : Ris
Komentar