KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan (Disbunnak) Kabupaten Kolaka Utara memastikan bantuan benih kakao yang disiapkan untuk masyarakat dan kelompok tani tidak disalurkan secara terburu-buru.
Pemerintah daerah terlebih dahulu menunggu hasil pemeriksaan dan sertifikasi kelayakan dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan dan Hortikultura (BPSBPH) Sulawesi Tenggara.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Disbunnak Kolaka Utara menjaga kualitas bantuan sekaligus memastikan benih yang diterima petani memenuhi standar teknis perbenihan.
Kepala Disbunnak Kolaka Utara, H. Kamal Mustafa, S.Pi., M.M., mengatakan benih kakao yang disemai oleh pihak ketiga melalui sejumlah pusat pembibitan di beberapa kecamatan kini telah memasuki tahap akhir persiapan.
Namun, kesiapan fisik benih belum menjadi dasar untuk langsung melakukan distribusi. Pemeriksaan oleh instansi berwenang tetap menjadi tahapan yang harus dilalui sebelum benih diserahkan kepada kelompok tani penerima bantuan.
Menurut Kamal, pemerintah daerah saat ini masih menunggu kesiapan tim BPSBPH Sulawesi Tenggara untuk melakukan pemeriksaan terhadap benih yang telah disiapkan.
“Tidak bisa pihak ketiga menyalurkan benih sebelum ada uji kelayakan atau sertifikat benih dari Balai Benih Sulawesi Tenggara,” tegas Kamal, Senin 2 November 2026.
Ia menjelaskan, sertifikasi merupakan instrumen penting untuk memastikan benih yang akan diedarkan memenuhi persyaratan mutu. Karena itu, Disbunnak tidak ingin bantuan yang telah dipersiapkan justru menimbulkan persoalan di kemudian hari akibat kualitas bahan tanam yang tidak terjamin.
Bagi sektor perkebunan, kualitas benih menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya. Benih yang memenuhi standar diharapkan mampu mendukung pertumbuhan tanaman, meningkatkan potensi produktivitas, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi petani.
Pengawasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penyaluran bantuan perkebunan tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan jumlah bibit. Aspek mutu dan kelayakan menjadi perhatian agar program bantuan benar-benar memberikan dampak terhadap pengembangan komoditas kakao di Kolaka Utara.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan, termasuk kakao, menjadi kewenangan UPTD BPSBPH Sulawesi Tenggara. Proses tersebut juga berkaitan dengan dukungan instansi teknis lainnya, termasuk Dinas Perkebunan dan Hortikultura serta Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara.
Kamal berharap pemeriksaan dan sertifikasi dapat segera dilaksanakan sehingga tahapan distribusi tidak mengalami kendala berkepanjangan.
Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, benih kakao tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat dan kelompok tani yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Penulis: Ris








