KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) berstatus PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Kolaka Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kolaka Utara, Senin (18/5/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pemberian gaji sebesar Rp250 ribu per bulan yang dinilai jauh dari kata layak.
Dengan membawa spanduk, poster tuntutan, dan pengeras suara, massa aksi menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kolaka Utara.
Mereka menilai nominal upah tersebut tidak sebanding dengan tanggung jawab dan risiko profesi tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Aksi para nakes turut mendapat pendampingan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka Utara. Secara bergantian, massa menyampaikan orasi di depan gedung legislatif sambil meminta DPRD segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Jenderal Lapangan aksi, Adrian Perdana Kusuma, menegaskan bahwa para tenaga kesehatan hanya menuntut hak yang dinilai pantas dan manusiawi.
“Kami mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk segera menaikkan upah tenaga kesehatan secara layak, manusiawi, dan sesuai dengan standar beban kerja serta risiko profesi,” ujar Adrian dalam orasinya.
Tak hanya soal kenaikan upah, massa juga mendesak DPRD Kolaka Utara agar segera memanggil pihak terkait untuk membuka secara transparan dasar perhitungan gaji PPPK Paruh Waktu yang saat ini menuai polemik.
Menurut mereka, kebijakan pengupahan murah terhadap tenaga kesehatan merupakan bentuk ketidakadilan dan eksploitasi terhadap profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam pelayanan publik.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi juga meminta pemerintah daerah memberikan kepastian hak, jaminan kesejahteraan, insentif, hingga perlindungan kerja bagi seluruh PPPK Paruh Waktu tenaga kesehatan di Kolaka Utara.
“Mendesak DPRD Kolaka Utara untuk berpihak kepada rakyat dan tenaga kesehatan,” tegasnya.
Aksi demonstrasi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Sejumlah perwakilan massa dikabarkan berupaya meminta audiensi dengan pihak DPRD guna menyampaikan tuntutan secara langsung.
Massa aksi juga memperingatkan akan kembali menggelar demonstrasi dengan jumlah yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons serius dari pemerintah daerah maupun DPRD Kolaka Utara.
Penulis: Ris
Komentar