KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kolaka Utara menyatakan dukungannya terhadap tuntutan ratusan tenaga kesehatan (nakes) PPPK paruh waktu yang meminta kenaikan insentif menjadi Rp500 ribu per bulan.
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi PDIP Ansar Ahosa, S.Sos usai menerima aspirasi massa aksi tenaga kesehatan yang menggelar demonstrasi di DPRD Kolaka Utara, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, tenaga kesehatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat sehingga kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Tenaga kesehatan ini perlu diperhatikan karena mereka adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Sangat ironis jika PPPK paruh waktu hanya menerima insentif sebesar Rp250 ribu per bulan. Kalau dibandingkan dengan kebutuhan hidup dan beban kerja mereka, tentu sangat jauh,” ujar Ansar.
Meski Dinas Kesehatan merupakan mitra Komisi III DPRD, kata dia, penerimaan aspirasi dilakukan lintas komisi sehingga seluruh anggota DPRD ikut mengambil bagian dalam pembahasan tuntutan para nakes.
Ansar menjelaskan, Fraksi PDIP secara tegas mendukung kenaikan insentif tenaga kesehatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu (PPPK PW) dari Rp250 ribu menjadi Rp500 ribu per bulan.
Ia mengungkapkan, jumlah PPPK paruh waktu tenaga kesehatan di Kolaka Utara saat ini sekitar 338 orang. Jika masing-masing menerima insentif Rp500 ribu per bulan, maka total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp169 juta per bulan atau Rp2,028 miliar per tahun.
“Saat ini pemerintah daerah sudah menyiapkan sekitar Rp1,014 miliar untuk pembayaran insentif Rp250 ribu per bulan. Artinya tinggal mencari tambahan sekitar Rp1,014 miliar lagi untuk memenuhi kenaikan itu,” jelasnya.
Terkait kondisi keuangan daerah, Ansar mengakui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kolaka Utara Tahun 2026 tengah mengalami kekurangan anggaran sekitar Rp69 miliar.
Menurutnya, hal itu disebabkan adanya dana yang sebelumnya diproyeksikan masuk ke kas daerah namun tidak terealisasi.
Meski begitu, Ansar meminta pemerintah daerah mencari solusi dengan melakukan efisiensi anggaran, termasuk memangkas program yang dinilai kurang prioritas maupun anggaran perjalanan dinas.
“Kita harus cari solusi bersama. Kalau perlu program-program yang tidak efisien dipangkas, agar kebutuhan insentif tenaga kesehatan ini bisa dipenuhi,” katanya.
Ansar juga memastikan DPRD bersama Tim Badan Anggaran (Banggar), pemerintah daerah, dan perwakilan PPPK paruh waktu akan kembali menggelar rapat lanjutan pada Kamis mendatang guna membahas tuntutan para tenaga kesehatan tersebut.
“Kami sudah memberikan sinyal bahwa hari Kamis nanti akan ada pertemuan lanjutan bersama tim Banggar dari Pemda. Harapan saya, apa yang mereka tuntut bisa kita penuhi,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengimbau para tenaga kesehatan tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi sambil menunggu hasil pembahasan lanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Tadi ada teriakan soal mogok kerja, ini bukan solusi. Harapan saya, adik-adik tenaga kesehatan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kolaka Utara. Soal insentif akan terus kami perjuangkan bersama tim Banggar dan meminta kebijakan dari Bupati maupun Wakil Bupati,” pungkasnya.
Penulis : Ris
Komentar