JAKARTA, REPUBLIX.ID – Dunia kembali dihadapkan pada ancaman krisis pangan global. Meningkatnya tensi geopolitik internasional hingga potensi terganggunya jalur perdagangan dunia dinilai dapat memicu guncangan besar terhadap pasokan pangan internasional.
Namun di tengah ancaman tersebut, Indonesia justru menunjukkan optimisme. Pemerintah menegaskan kondisi pangan nasional saat ini berada dalam posisi kuat dan siap mengambil peran lebih besar sebagai pemasok pangan dunia.
Peringatan itu disampaikan Food and Agriculture Organization melalui Kepala Ekonomnya, Maximo Torero, dalam podcast FAO pada 18 Mei 2026.
Menurut Torero, potensi penutupan Selat Hormuz akibat konflik geopolitik bukan hanya berdampak pada distribusi energi dan perdagangan global, tetapi juga bisa memicu krisis sistemik terhadap sektor pangan dan pertanian dunia.
“Saatnya telah tiba untuk mulai berpikir serius tentang bagaimana meningkatkan kapasitas pangan negara-negara, bagaimana meningkatkan ketahanan mereka terhadap hambatan ini,” ujar Torero dikutip dari laman facebook Ditjen PKH Kementan, Senin (25/5/2026).
Pemerintah Indonesia mengaku telah mengantisipasi berbagai kemungkinan krisis global dengan memperkuat produksi dalam negeri, memperbesar cadangan pangan, hingga menjaga stabilitas distribusi nasional.
Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan Indonesia saat ini memiliki fondasi pangan yang cukup kuat menghadapi berbagai ancaman, mulai dari perubahan iklim hingga dinamika geopolitik dunia.
“Pangan kita siap menghadapi berbagai kondisi terburuk, mulai dari El Nino, La Nina, hingga dinamika geopolitik global. Pertanian kita insya Allah tetap aman,” tegas Amran.
Ia menjelaskan produksi beras nasional saat ini berada di atas kebutuhan konsumsi masyarakat. Produksi beras disebut berkisar antara 2,6 hingga 5,7 juta ton per bulan, sementara kebutuhan nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan.
“Artinya produksi kita berada di atas konsumsi. Jadi pangan aman, masyarakat tidak perlu risau,” ujarnya.
Amran menilai pengalaman krisis ekonomi 1997–1998 menjadi pelajaran penting bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu kunci utama menjaga stabilitas nasional.
“Kalau kebutuhan dalam negeri aman dan stok kuat, Indonesia harus berani mengambil peran lebih besar. Kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga harus siap membantu negara sahabat yang membutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog kini mencapai sekitar 5,37 juta ton per 18 Mei 2026 atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia modern.
“Stok kita melimpah, sudah 5,3 juta ton. Potensi produksi dan serapan ke depan juga masih sangat besar,” ujar Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI.
Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang Indonesia untuk memperluas kerja sama pangan internasional secara terukur tanpa mengganggu kebutuhan domestik.
Indonesia sebelumnya telah mengirim beras premium sebanyak 2.280 ton senilai Rp38 miliar ke Arab Saudi guna memenuhi kebutuhan sekitar 215 ribu jemaah haji Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan 10 ribu ton beras ke Palestina sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.
“Kita sudah kirim 10 ribu ton beras ke Palestina, ke Arab Saudi sekitar 2.000 ton. Ke depan, kita berharap bukan hanya jemaah Indonesia saat haji dan umrah yang mengonsumsi beras RI, tetapi juga jemaah negara lain,” katanya.
Meski peluang ekspor terbuka lebar, pemerintah memastikan kebutuhan pangan nasional tetap menjadi prioritas utama.
“Semua ekspor dihitung cermat. Jangan sampai kebutuhan dalam negeri justru terganggu,” tegasnya.
Data pemerintah menunjukkan kondisi pangan Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibanding masa krisis 1997–1998. Pada periode tersebut, stok beras nasional hanya sekitar 893 ribu ton sehingga pemerintah harus melakukan impor besar-besaran di tengah pelemahan rupiah.
Kini, produksi beras nasional tahun 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton atau surplus lebih dari 3,5 juta ton dibanding kebutuhan nasional sekitar 31 juta ton. Indonesia juga tercatat tidak melakukan impor beras medium sepanjang 2025.
Cadangan beras pemerintah yang kini menembus lebih dari 5,3 juta ton meningkat sekitar 493 persen dibanding masa krisis.
Tak hanya itu, berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, sebanyak delapan dari sebelas komoditas strategis nasional diproyeksikan tidak memerlukan impor, yakni beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi.
Penguatan sektor pangan juga didukung reformasi pupuk dan energi nasional. Pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20 persen sejak Oktober 2025 melalui efisiensi industri dan distribusi tanpa tambahan beban APBN.
Di sektor energi, pemerintah mulai menerapkan mandatori Biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 yang diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.
Di tengah ancaman krisis pangan global yang semakin nyata, Indonesia kini tidak lagi hanya fokus menjaga kebutuhan domestik, tetapi mulai memperkuat posisi sebagai salah satu kekuatan pangan baru dunia.
Penulis : Ris
Komentar