GORONTALO, REPUBLIX.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, serta pelaku usaha pertanian yang memadati puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia kini berada pada posisi yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional, bahkan mulai berkontribusi memenuhi kebutuhan pangan dunia di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global.
Menurut Prabowo, persoalan pangan merupakan isu paling mendasar bagi setiap negara. Berbagai lembaga internasional, kata dia, telah memperingatkan potensi meningkatnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akibat ketidakpastian global.
“Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai ekspor, kita membantu negara-negara lain. Banyak negara meminta pupuk dari kita, meminta beras dari kita, meminta jagung dari kita,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menilai capaian sektor pertanian yang dilaporkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi bukti bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan yang kokoh dan berkelanjutan.
Bahkan, Presiden mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Australia secara langsung menghubunginya untuk membahas surplus pupuk yang dimiliki Indonesia.
“Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau berterima kasih karena Indonesia punya surplus pupuk dan bertanya apakah bisa membeli pupuk dari Indonesia. Saya bilang silakan, kirim ke mereka,” ungkapnya.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak membuat pemerintah lengah. Ia menekankan bahwa seluruh kebijakan pertanian harus tetap berpihak kepada petani dan menjamin keuntungan yang layak bagi mereka.
“Asal harganya benar. Petani jangan rugi,” tegasnya.
Selain sektor pangan, Presiden juga menyoroti program hilirisasi kelapa sawit melalui implementasi B50 yang dijadwalkan mulai berjalan pada Juli mendatang.
Program tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan berbagai capaian sektor pertanian selama pemerintahan Presiden Prabowo.
Salah satu indikator yang menonjol adalah meningkatnya kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 127, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
“Izin Bapak Presiden, NTP atau Nilai Tukar Petani sebagai indikator kesejahteraan petani mencapai 127, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Kemudian pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir,” kata Amran.
Selain itu, ekspor sektor pertanian tercatat meningkat hingga Rp166 triliun, sementara impor menurun Rp41 triliun. Dengan capaian tersebut, manfaat ekonomi yang dirasakan petani diperkirakan mencapai Rp200 triliun.
Amran juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani, termasuk penurunan harga pupuk sebesar 20 persen.
“Kami mengucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia. Harga pupuk yang selama ini sejak Indonesia merdeka selalu naik, pada masa kepemimpinan Bapak Presiden justru turun 20 persen. Ini belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.
Pemerintah juga melakukan deregulasi dan penyederhanaan distribusi pupuk sehingga akses petani terhadap sarana produksi menjadi lebih mudah dan cepat.
Selain itu, program hilirisasi komoditas strategis seperti kakao, mete, dan tebu seluas 870 ribu hektare terus dipercepat dan diproyeksikan mampu menciptakan sedikitnya tiga juta lapangan kerja hingga 2029.
“Bibit gratis, pengolahan lahan gratis, penanaman gratis. Ini merupakan arahan langsung dari Bapak Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” tambahnya.
Di sektor perkebunan, harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sempat mengalami penurunan kini kembali normal dan berpotensi meningkat hingga 10 persen seiring kenaikan harga crude palm oil (CPO) dunia.
Untuk melindungi petani sawit, Kementerian Pertanian bersama Polri melakukan pengawasan terhadap 274 perusahaan sawit yang sebelumnya dinilai belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai ketentuan.
“Kita harus menjaga kesejahteraan 15 juta petani sawit Indonesia. Karena itu, jika ada pihak yang tidak menaikkan harga TBS sesuai ketentuan, akan dilakukan pemeriksaan,” tegas Amran.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KTNA Nasional Mohammad Yadi Sofyan Noor menyampaikan apresiasi atas perhatian dan keberpihakan Presiden Prabowo terhadap petani dan nelayan Indonesia.
Menurutnya, PENAS XVII menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara petani, nelayan, penyuluh, akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan sektor swasta dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
“Kami dari KTNA menyampaikan penghargaan kepada Bapak Presiden atas perhatian, kepedulian, dukungan, dan keberpihakan beliau kepada petani dan nelayan Indonesia,” ujar Yadi.
Sebagai bentuk penghargaan atas komitmennya dalam memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan, KTNA menganugerahkan Lencana Emas Adibakti Tani Nelayan Maha Utama kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penganugerahan tersebut menjadi simbol apresiasi dari insan pertanian dan perikanan nasional terhadap kepemimpinan yang dinilai berhasil mendorong penguatan ketahanan pangan Indonesia menuju swasembada yang berkelanjutan.
Penulis : Ris
Komentar