PALOPO, REPUBLIX.ID – Arus lalu lintas di jalur utama Trans Sulawesi yang menghubungkan Kota Palopo dan Makassar terhenti total pada Kamis (8/1/2026) sore.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemekaran Luwu Raya menutup badan jalan di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.30 Wita itu menyebabkan antrean kendaraan mengular dari dua arah. Mobil pribadi, bus, hingga truk logistik terpaksa berhenti karena jalan sepenuhnya diblokade massa.
Di lokasi, demonstran memarkir kendaraan pikap yang dilengkapi pengeras suara secara melintang di tengah jalan. Sebuah bentangan kain hitam berukuran besar bertuliskan “Selamat Datang di Provinsi Luwu Raya” dipasang mencolok, sementara ban bekas dibakar hingga asap hitam pekat membubung ke udara.
Situasi sempat memanas, meski massa masih memberikan akses terbatas bagi kendaraan roda dua serta ambulans untuk melintas. Aparat kepolisian tampak berjaga dan berupaya menjaga situasi tetap terkendali.
Salah seorang orator menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak kemacetan. Namun, ia menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan kolektif warga Luwu Raya yang merasa aspirasi mereka diabaikan negara.
“Apa yang kami lakukan hari ini bukan sekadar aksi mahasiswa. Ini adalah jeritan panjang masyarakat Luwu Raya yang menuntut keadilan pembangunan,” ujarnya.
Ketua GMNI Kota Palopo, Juan Tiranda, dalam orasinya menekankan tuntutan pemekaran memiliki dasar sejarah yang kuat. Kata dia, pembentukan Provinsi Luwu Raya sebagai amanat yang belum ditunaikan oleh negara sejak masa awal kemerdekaan.
“Kami menagih janji sejarah kepada negara. Dari era Soekarno-Hatta hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Luwu Raya dijanjikan menjadi provinsi. Ini bukan wacana baru, ini hak rakyat,” pinta Juan.
Sementara itu, Ketua HMI Palopo, Ardi Dekal, menyoroti ketimpangan pembangunan yang dinilai masih sangat terasa di wilayah Luwu Raya.
Ardi menyebut daerah-daerah terpencil seperti Seko dan Rampi sebagai contoh nyata minimnya perhatian pemerintah provinsi, meski Luwu Raya disebut berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah Sulawesi Selatan.
“Wilayah kami kaya sumber daya, tapi rakyatnya tertinggal. Infrastruktur rusak, akses terbatas, dan pembangunan tidak merata. Ini bukti bahwa Luwu Raya butuh provinsi sendiri,” kata Ardi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mendesak para kepala daerah di wilayah Luwu Raya agar tidak bersikap pasif. Mereka menantang para bupati dan wali kota untuk turun langsung ke jalan dan menunjukkan sikap politik yang tegas terhadap tuntutan pemekaran.
“Ini bukan sekadar isu mahasiswa. Ini janji negara kepada rakyat. Para kepala daerah harus berdiri bersama rakyatnya,” seru Ardi disambut sorakan massa.
Hingga Kamis sore, aksi masih berlangsung dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Para mahasiswa menyatakan akan terus melakukan mobilisasi dan aksi lanjutan hingga pemerintah pusat memberikan kepastian terkait pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Penulis : Astar
Editor : Andi M
Komentar