JAKARTA, REPUBLIX.ID – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan perekonomian nasional dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Pembahasan mencakup perkembangan inflasi, penguatan sektor manufaktur, arus modal asing, hingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelang penutupan tahun anggaran 2026.
Dilansir dari BPMI Setpres, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif. Hal itu tercermin dari tingkat inflasi yang berada dalam rentang sasaran pemerintah serta meningkatnya aktivitas manufaktur nasional.
“Jadi ini on track inflasinya,” ujar Suahasil dalam keterangan pers seusai rapat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, inflasi tercatat sebesar 3,23 persen. Angka itu masih berada dalam sasaran inflasi pemerintah sebesar 2,5 persen, dengan toleransi plus minus 1 persen atau pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Menurut Suahasil, capaian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan inflasi masih sejalan dengan perhitungan pemerintah dalam memperkirakan kondisi perekonomian nasional.
Selain inflasi, pemerintah juga mencermati penguatan sektor manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia dilaporkan meningkat dari kisaran 52 menjadi 54 pada Oktober 2026.
Kenaikan indeks tersebut mengindikasikan membaiknya optimisme pelaku usaha terhadap permintaan pasar. Kondisi ini mendorong pengusaha mempersiapkan peningkatan produksi, termasuk dengan menambah pembelian bahan baku dan kebutuhan input lainnya.
“Ini menunjukkan bahwa para pengusaha kita membayangkan bahwa akan ada peningkatan permintaan,” jelas Suahasil.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menerima laporan mengenai arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik. Aliran modal tersebut masih tercatat melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Di sektor fiskal, Suahasil melaporkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja negara hingga akhir Oktober 2026 masih berjalan sesuai rencana. Namun, pemerintah menghadapi pekerjaan besar pada November dan Desember untuk memenuhi target penerimaan sekaligus menuntaskan pelaksanaan belanja negara.
Pemerintah masih perlu mengumpulkan penerimaan negara lebih dari Rp600 triliun dalam dua bulan terakhir tahun anggaran. Sementara itu, belanja negara yang masih harus direalisasikan mencapai sekitar Rp990 triliun.
Besarnya kebutuhan realisasi tersebut membuat percepatan pelaksanaan anggaran menjadi perhatian pemerintah menjelang akhir tahun.
Presiden Prabowo pun memberikan arahan agar kementerian dan lembaga tetap mengutamakan efisiensi serta menjaga kualitas pengelolaan anggaran, meskipun penyerapan belanja biasanya meningkat pada periode akhir tahun.
Suahasil menegaskan, percepatan belanja diperbolehkan selama tetap mengikuti tata kelola yang baik, dilakukan secara efisien, dan menghasilkan keluaran sesuai target yang telah ditetapkan ketika anggaran diajukan.
“Dua bulan terakhir seperti biasa namanya operasi APBN itu kalau di akhir tahun biasanya itu ngegas lebih cepat, lebih besar itu silakan, tetapi harus tetap efisien,” tegasnya.
Pemerintah berharap pelaksanaan APBN pada penghujung 2026 tetap berjalan sesuai perencanaan, dengan penerimaan negara yang terus dioptimalkan dan belanja yang memberikan hasil nyata sesuai sasaran program.
Penulis: Ris
