KENDARI, REPUBLIX.ID – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong penetapan Lanskap Sombori-Matarombeo-Tangkelemboke-Mekongga di Sulawesi Tenggara sebagai kawasan konservasi nasional sekaligus warisan dunia.
Kawasan seluas sekitar 6.000 kilometer persegi itu dinilai penting untuk merespons ancaman krisis iklim, deforestasi, dan meningkatnya risiko bencana ekologis di kawasan Wallacea.
Dilansir dari Brin.go.id, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, Prof. Hendra Gunawan, mengatakan usulan pembentukan taman nasional tersebut didasarkan pada hasil kajian ilmiah, bukan pertimbangan politik.
“Pengusulan taman nasional dan warisan dunia merupakan langkah preventif berbasis bukti ilmiah,” kata Hendra dalam Konferensi Wallacea Expeditions di Kendari, Senin, 5 Januari 2026 lalu.
Menurut Hendra, kawasan Wallacea kehilangan sekitar 1,37 juta hektare hutan dalam satu dekade terakhir. Sulawesi Tenggara menjadi salah satu wilayah yang terdampak signifikan akibat laju degradasi hutan tersebut.
Ia menjelaskan, Kompleks Pegunungan Mekongga yang memiliki luas sekitar 258.519 hektare memegang fungsi ekologis penting sebagai daerah hulu bagi tiga daerah aliran sungai dan sekitar 30 sungai yang menopang sistem hidrologi regional.
“Kawasan ini menyimpan bentang ekosistem langka mulai dari hutan sub-montana hingga sub-alpin yang menjadi habitat satwa endemik Sulawesi seperti anoa, babirusa, rangkong Sulawesi, hingga tarsius,” ujarnya.
BRIN juga menyoroti tingginya potensi keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil riset International Cooperative Biodiversity Group (ICBG) dan Wallacea Scientific Expedition Series, ditemukan indikasi keberadaan sejumlah spesies baru flora, mamalia, serangga, hingga mikroorganisme yang belum pernah dideskripsikan secara ilmiah.
Dukungan terhadap pengusulan kawasan konservasi itu datang dari berbagai pihak. Wakil Rektor Universitas Halu Oleo, Prof. La Ode Santiaji Bande, menilai lanskap Sombori-Matarombeo-Tangkelemboke-Mekongga memiliki nilai biodiversitas, geologi, dan arkeologi yang layak diakui sebagai warisan dunia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua menyatakan pemerintah daerah mendukung proses penetapan kawasan tersebut melalui Kementerian Kehutanan.
Dari pemerintah pusat, Staf Khusus Kementerian Kehutanan Silverius Oscar Unggul mengatakan usulan tersebut sejalan dengan kebijakan pengelolaan hutan berbasis lanskap.
Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan langkah perlindungan melalui pembentukan satuan tugas khusus dan moratorium aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan bernilai konservasi tinggi.
Direktur Naturevolution International, Evrard Wendenbaum, menyebut kolaborasi ilmiah internasional selama lebih dari satu dekade telah menghasilkan basis data terpadu untuk mendukung pengusulan kawasan lindung berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.
BRIN menilai momentum kebijakan saat ini menjadi kesempatan penting untuk melanjutkan komitmen perlindungan kawasan yang telah dideklarasikan sejak 2013.
Penetapan taman nasional dan warisan dunia disebut sebagai instrumen perlindungan ekologis jangka panjang yang dapat menjaga ketahanan air, keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.
“Menunda penetapan berarti mempertaruhkan masa depan. Bertindak sekarang adalah investasi ekologis bagi generasi mendatang,” kata Hendra.
Penulis : Ris
Komentar