KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, menemukan 10 kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Satu dari kasus tersebut merupakan perempuan.
Temuan itu menambah catatan epidemiologis HIV/AIDS di Kolaka Utara. Pada 2025, Dinas Kesehatan mencatat 21 kasus HIV, terdiri atas 19 laki-laki dan dua perempuan.
Kepala Dinas Kesehatan Kolaka Utara, Irham, S.KM., M.Kes., mengatakan kemunculan kasus baru terjadi dari tahun ke tahun. Namun, ia belum dapat menyimpulkan adanya tren peningkatan pada 2026 karena proses penemuan dan pemeriksaan kasus masih berjalan.
“Kalau peningkatan tahun ini kami belum bisa pastikan karena masih ada beberapa bulan ke depan. Tapi yang pasti, dari tahun ke tahun ada kasus baru,” kata Irham.
Menurut dia, angka 10 kasus yang telah ditemukan belum merepresentasikan keseluruhan situasi HIV sepanjang 2026. Pemeriksaan dan penemuan kasus masih berlangsung sehingga jumlah tersebut berpotensi berubah hingga akhir tahun.
Dinas Kesehatan Kolaka Utara menyebut transmisi HIV di daerah tersebut mayoritas berkaitan dengan aktivitas seksual berisiko. Di antaranya termasuk hubungan seksual sesama jenis.
Faktor tersebut menjadi salah satu aspek yang diperhatikan pemerintah dalam merancang strategi pencegahan. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penemuan kasus, tetapi juga edukasi mengenai faktor risiko, pemeriksaan kesehatan, dan deteksi dini.
Irham mengatakan pengendalian HIV membutuhkan intervensi pada faktor perilaku dan lingkungan sosial. Karena itu, penanganannya tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada sektor kesehatan.
“Dalam hal ini kami akan rapatkan barisan ke lintas sektor,” katanya.
Menurut dia, mobilitas masyarakat dan interaksi sosial yang semakin terbuka membuat upaya pencegahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Pemerintah desa, institusi pendidikan, lingkungan kerja, pengelola tempat kos-kosan, tokoh masyarakat, hingga keluarga dinilai memiliki peran dalam memperkuat edukasi kesehatan.
Dinas Kesehatan juga memperkuat strategi pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, serta perluasan skrining di fasilitas pelayanan kesehatan.
“Langkah-langkah yang harus kami lakukan, kami adakan pendekatan bahwa sosialisasi ini betul-betul dilakukan di semua pelayanan kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara terhadap HIV,” ujarnya.
Selain memperluas edukasi, Dinas Kesehatan Kolaka Utara tengah menyiapkan rancangan kebijakan yang mendorong pemeriksaan kesehatan dalam proses rekrutmen tenaga kerja bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kolaka Utara.
Kebijakan itu diarahkan untuk memperkuat deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja khususnya di wilayah pertambangan. Irham mengatakan mekanisme tersebut perlu dibangun melalui koordinasi antara pemberi kerja dan sektor kesehatan.
“Lapangan tenaga kerja, semuanya tenaga kerja yang melakukan penjaringan atau melakukan rekrutmen itu harus ada pemeriksaan atau screening dari Dinas Kesehatan,” katanya.
Ia menegaskan skrining tidak dimaksudkan untuk mencurigai atau mendiskriminasi seseorang berdasarkan status kesehatannya. Pemeriksaan merupakan instrumen preventif untuk mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini.
“Bukan berarti tenaga kerja itu kita curigai atau apa. Paling tidak, itu bisa kita lakukan proses pemeriksaan,” ujarnya.
Irham mengatakan pengendalian HIV tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan medis. Upaya pencegahan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama untuk memperkuat literasi kesehatan dan mengurangi faktor risiko penularan.
Ia meminta masyarakat turut mengambil bagian dalam penyebarluasan informasi mengenai HIV, termasuk pentingnya memahami faktor risiko dan melakukan pemeriksaan apabila memiliki riwayat paparan yang berisiko.
“Persoalan ini teknisnya ada di Dinas Kesehatan untuk pencegahan. Tapi kami sadar, kami punya keterbatasan. Saya mohon dukungan dari segala pihak, dari segala unsur,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat membantu menyosialisasikan upaya pencegahan, terutama mengenai perilaku seksual berisiko.
“Bantulah kami untuk menyosialisasikan, terutama salah satunya pergaulan-pergaulan bebas,” kata dia.
Pengelola tempat pemondokan juga diharapkan berperan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dengan memperhatikan mobilitas penghuni maupun tamu. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari pendekatan kolektif dalam pengendalian penyakit menular.
Dinas Kesehatan menilai pengendalian HIV memerlukan strategi berkesinambungan, mulai dari edukasi kesehatan, deteksi dini, skrining, pencegahan perilaku berisiko, hingga koordinasi lintas sektor.
Temuan 10 kasus baru sepanjang Januari hingga Agustus 2026 menjadi indikator bahwa penguatan sistem pencegahan dan deteksi HIV perlu dilakukan secara konsisten. Jumlah tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya tren peningkatan tahunan karena proses penemuan kasus masih berlangsung.
Penulis: Ris
