KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Kurang lebih tujuh tahun setelah dibangun menggunakan anggaran negara senilai Rp5,6 miliar, Pasar Rakyat Watumea di Kecamatan Tiwu, Kabupaten Kolaka Utara, belum juga berfungsi optimal.
Bangunan yang sedianya menjadi pusat aktivitas ekonomi warga itu kini lebih banyak dipenuhi rumput liar daripada aktivitas jual beli.
Dari luar, kondisi pasar tampak memprihatinkan. Sejumlah kios terlihat kosong dan tidak terawat. Beberapa pintu lapak bahkan rusak hingga hilang. Lokasinya yang berada sekitar 150 meter dari jalur Trans Sulawesi membuat pasar nyaris luput dari perhatian pengguna jalan.
Di tengah kondisi tersebut, Camat Tiwu, Baso Hendra Jaya, S.Sos menilai, persoalan utama pasar bukan semata pada minimnya pedagang, melainkan faktor lokasi yang dianggap kurang strategis sehingga gagal membentuk arus ekonomi.
“Sejak saya masuk menjadi Pj Camat Tiwu, memang sudah ada planning bagaimana supaya pasar ini bisa berfungsi. Saya bahkan sempat berpikir lokasi itu dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti lapangan olahraga agar tidak terbengkalai,” ujar Camat Tiwu, Selasa (12/5/2026).
Namun rencana pemanfaatan alternatif itu tidak dapat direalisasikan karena kawasan pasar tetap harus difungsikan sesuai peruntukannya sebagai area perdagangan.
“Dalam perjalanan, saya pertanyakan ternyata tidak bisa difungsikan untuk hal lain. Harus tetap berkaitan dengan pasar dan aktivitas jual beli,” katanya.
Pasar Watumea sendiri dibangun pada 2018 melalui dana APBN dengan harapan menjadi simpul ekonomi baru masyarakat Kecamatan Tiwu. Pasar itu sempat difungsikan pada 2020 untuk aktivitas perdagangan, namun operasionalnya berhenti akibat pandemi COVID-19.
Sejak saat itu, aktivitas pasar tidak pernah benar-benar pulih.
Persoalan tersebut bahkan sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kolaka Utara sekitar tiga bulan lalu. Dalam forum itu hadir Inspektorat Daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga Dinas Perdagangan.
Dalam pertemuan tersebut, Camat Tiwu mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan stimulus khusus bagi pedagang melalui pembebasan biaya retribusi selama masa awal pengoperasian.
“Waktu RDP kemarin, saya menyampaikan kalau bisa pedagang digratiskan dulu. Misalnya satu sampai dua tahun dilakukan uji coba tanpa biaya supaya pedagang tertarik masuk,” jelasnya.
Menurut dia, pasar tidak akan hidup tanpa interaksi awal antara penjual dan pembeli. Karena itu, pemerintah perlu terlebih dahulu menciptakan daya tarik ekonomi agar pedagang bersedia bertahan.
“Intinya bagaimana kita pancing dulu penjual masuk supaya pasar ini tidak menjadi lahan tidur,” tambahnya.
Selain sepinya pedagang, persoalan akses juga menjadi sorotan utama. Camat menyebut posisi pasar yang berada agak masuk ke dalam kawasan perkebunan kakao atau sekitar 150 meter dari jalan Poros Trans Sulawesi membuat keberadaannya kurang dikenal masyarakat.
Di bagian depan pasar juga masih terdapat lahan perkebunan kakao milik warga yang membatasi akses kendaraan dan area parkir.
“Kendala utamanya itu lokasi pasar agak masuk ke dalam. Di depannya masih ada lahan perkebunan masyarakat. Itu salah satu penghambat,” ungkapnya.
Kondisi itu dinilai berdampak langsung terhadap minimnya aktivitas perdagangan. Pedagang yang sempat masuk ke pasar disebut memilih keluar secara bertahap karena tidak adanya pembeli.
“Jangan sampai ada penjual tapi pembelinya tidak ada. Artinya tidak ada interaksi jual beli karena masyarakat juga kurang tahu keberadaan pasar itu,” katanya.
Menurut Camat, Pasar Watumea sebenarnya pernah beroperasi selama beberapa hari. Namun aktivitas itu tidak berlangsung lama.
“Sudah pernah dioperasikan beberapa hari, tapi dengan sendirinya pedagang keluar satu per satu,” ujarnya.
Pemerintah kecamatan mengaku sejauh ini hanya dapat melakukan koordinasi dan mendorong pemerintah kabupaten agar menghadirkan program yang mampu menghidupkan kembali pasar tersebut.
“Yang selalu saya lakukan adalah koordinasi di tingkat kabupaten dan memberikan desakan kepada instansi terkait supaya pasar itu bisa difungsikan,” jelasnya.
Baso berharap Dinas Perdagangan dapat menghadirkan kegiatan yang mampu menarik minat masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di kawasan pasar.
“Harapan kami tentu bagaimana wilayah kami bisa ramai dan perputaran ekonomi tumbuh,” katanya.
Camat juga menyinggung keberadaan pasar lain di wilayah sekitar yang dinilai lebih aktif, salah satunya Pasar Meeto yang beroperasi dua kali dalam sepekan.
Aktivitas pasar tersebut disebut ikut memengaruhi arus pedagang dan pembeli di Watumea. Meski demikian, hingga kini belum ada koordinasi khusus lintas kecamatan terkait pengaturan aktivitas pasar tradisional.
“Kalau koordinasi khusus soal pasar itu belum pernah ada. Karena Pasar Meto juga bukan wilayah Kecamatan Tiwu,” ujarnya.
Ia kemudian membandingkan kondisi Pasar Watumea dengan Pasar Simbula yang tetap ramai meski memiliki fasilitas sederhana karena ditopang lokasi yang strategis.
“Pasar Simbula sederhana tapi ramai karena strateginya bagus. Jadi salah satu masalah Pasar Watumea memang lokasinya kurang strategis,” pungkasnya.
Penulis : Ris
Komentar