KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyatakan akan mengakomodasi berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD sebagai bahan penyempurnaan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, saat memberikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kolaka Utara, Senin (20/7/2026).
Menurut bupati, pandangan yang disampaikan legislatif merupakan bagian penting dalam membangun kualitas perencanaan anggaran agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah sekaligus selaras dengan arah pembangunan nasional.
“Setiap masukan yang bersifat konstruktif akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan KUA-PPAS sehingga kebijakan anggaran yang disusun benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Pemerintah daerah, kata dia, tetap menjadikan RPJMD Kabupaten Kolaka Utara 2025–2029, RKPD Tahun 2027, serta kapasitas fiskal daerah sebagai pijakan utama dalam menyusun APBD 2027.
Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), menjaga stabilitas keuangan, dan meningkatkan efektivitas belanja publik.
Di bidang aparatur sipil negara, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah persoalan administratif yang memerlukan penyelesaian. Karena itu, koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar pelayanan kepegawaian kembali berjalan sesuai ketentuan dan hak-hak ASN tetap terpenuhi.
Selain itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan tata kelola aset daerah, memperkuat kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta mengoptimalkan potensi penerimaan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
Pada sektor pertambangan, pemerintah daerah menegaskan akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh perusahaan tambang.
Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat, terutama di wilayah lingkar tambang.
Dalam kebijakan fiskal, pemerintah juga menargetkan pengendalian belanja pegawai, efisiensi belanja operasional, dan penguatan belanja pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas pembangunan pada APBD 2027, lanjut bupati, tetap difokuskan pada sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Nur Rahman menambahkan, evaluasi terhadap pelaksanaan APBD pada tahun-tahun sebelumnya akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan anggaran yang lebih efektif, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan pembangunan daerah.
Politisi NasDem ini berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga sepanjang proses pembahasan APBD sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara.
Penulis : Ris
Komentar