KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kolaka Utara melontarkan kritik keras terhadap sanksi pemblokiran layanan kepegawaian dan akses Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sanksi itu menjadi tamparan bagi tata kelola birokrasi daerah dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah kabupaten Kolaka Utara.
Sikap tersebut disampaikan Fraksi Gerindra melalui Buhari, S.Kel., M.Si Ketua Fraksi Demokrat yang ditunjuk membacakan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kolaka Utara mengenai pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam pandangan fraksinya, Gerindra menilai pemblokiran layanan kepegawaian oleh BKN bukan sekadar persoalan administratif, melainkan telah mencoreng kredibilitas pemerintahan daerah.
“Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara segera menuntaskan masalah pemblokiran layanan kepegawaian dan akses SIASN oleh BKN. Sanksi ini merupakan preseden buruk dan tamparan keras bagi tata kelola birokrasi daerah kita,” kata Buhari saat membacakan pandangan fraksi.
Tak berhenti pada desakan penyelesaian, Gerindra juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kolaka Utara.
Fraksi tersebut menilai adanya kelalaian yang menyebabkan persoalan administrasi kepegawaian berkembang hingga berujung pada sanksi dari pemerintah pusat.
“Fraksi Gerindra meminta evaluasi total terhadap jajaran BKPSDM Kolaka Utara yang lalai dan membiarkan pelanggaran administrasi fatal ini terjadi hingga merusak reputasi daerah di tingkat nasional,” ujar Buhari.
Selain menyoroti persoalan kepegawaian, Fraksi Gerindra memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan daerah, khususnya rencana relokasi dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kolaka Utara.
Gerindra menilai langkah pemerintah daerah dalam memperjuangkan pembangunan rumah sakit baru merupakan kebijakan strategis yang perlu mendapat dukungan politik lintas lembaga.
“Fraksi Gerindra menyatakan dukungan penuh dan apresiasi setinggi-tingginya atas langkah taktis jajaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang terus bergerak dan proaktif atas relokasi dan pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Utara,” kata Buhari.
Penulis : Ris
Komentar