KOLAKA UTARA, REPUBLIX.ID – Rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka Utara Tahun Anggaran 2025 berlangsung dinamis.
Enam fraksi DPRD melontarkan catatan kritis yang menyoroti berbagai aspek kinerja pemerintah daerah, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga penataan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pandangan fraksi tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat, Fathullah Hasyim, dalam sidang paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD Kolaka Utara, Senin (27/4/2026).
Dalam penyampaiannya, Fathullah mewakili enam fraksi NasDem, PKB, PDIP, Demokrat, Gerindra, dan fraksi gabungan Golkar, PPP serta PBB menegaskan, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi formal, tetapi juga memberikan evaluasi substantif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sorotan utama diarahkan pada kinerja PAD yang dinilai belum optimal, khususnya dari sektor pertambangan. DPRD bahkan mempertanyakan efektivitas tim percepatan peningkatan PAD yang telah dibentuk.
“Optimalisasi PAD harus menjadi prioritas, terutama dari sektor-sektor potensial seperti pertambangan. Evaluasi terhadap tim percepatan juga penting untuk memastikan kinerjanya benar-benar efektif,” tegas Fathullah.
Selain itu, DPRD menyoroti persoalan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah diminta segera melakukan inventarisasi dan optimalisasi, termasuk terhadap kendaraan operasional sekolah yang belum difungsikan sesuai peruntukannya.
Isu kesejahteraan tenaga P3K juga menjadi perhatian serius. DPRD menilai penghasilan yang diterima saat ini masih jauh dari layak, sehingga perlu adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian.
Di sektor pelayanan publik, DPRD mendorong pemanfaatan media informasi seperti videotron agar lebih efektif sebagai sarana promosi daerah sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
Sementara itu, sektor pariwisata dinilai masih membutuhkan pembenahan, terutama pada fasilitas dasar seperti toilet dan tempat ibadah guna meningkatkan kenyamanan pengunjung.
Pada sektor pertanian dan peternakan, DPRD meminta evaluasi kualitas bibit serta optimalisasi sarana yang telah dibangun agar benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Tak hanya itu, pembangunan pasar yang terbengkalai juga menjadi sorotan. DPRD mendesak agar segera difungsikan, bahkan membuka opsi pengelolaan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan produktivitas.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, DPRD turut menekankan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi, dengan dukungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Sorotan paling tajam mengarah pada penataan ASN. DPRD menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan penempatan jabatan harus berbasis kompetensi dan sesuai aturan yang berlaku.
“Penataan ASN harus profesional dan berbasis kompetensi. Ini penting untuk menjaga stabilitas dan kinerja pemerintahan,” ujar Fathullah.
Di tingkat desa, DPRD juga meminta pemerintah daerah segera memperbarui Surat Keputusan (SK) kepala desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) guna menjaga stabilitas pemerintahan.
Secara keseluruhan, DPRD menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan rekomendasi strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Penulis : Ris
Komentar