KUPANG, REPULIX.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memilih memangkas kerumitan administratif dalam penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
Saat pemerintah daerah meminta tambahan beras untuk pengungsi di Manggarai, Amran langsung menyetujui alokasi 200 ton meski dokumen administrasi belum lengkap.
Keputusan itu disampaikan Amran ketika berdialog dengan Wakil Bupati Manggarai Barat mengenai kondisi kebutuhan pangan di lokasi pengungsian, Rabu, 19 Agustus 2026. Pemerintah daerah sempat menyampaikan kendala karena tidak membawa stempel untuk melengkapi dokumen permintaan bantuan.
Alih-alih menunda penyaluran, Amran meminta permohonan tetap dibuat secara sederhana.
“Bisa nggak Pak Wakil Bupati tanda tangan? Ada stempelnya nggak? Stempel nggak ada, tulis tangan aja. Tulis tangan aja, kertas tulis tangan disaksikan. Udah, nggak apa-apa 200 ton,” ujar Amran.
Bagi Amran, kondisi kebencanaan membutuhkan respons yang bersifat segera. Prosedur administratif, menurut dia, tidak semestinya menjadi faktor penghambat ketika masyarakat berada dalam situasi krisis dan membutuhkan pangan.
Ia bahkan memastikan gudang beras pemerintah tetap dibuka selama 24 jam agar pemerintah daerah dapat mengambil bantuan tanpa menunggu proses birokrasi berlarut.
“24 jam kami buka gudang. Jadi Bapak ambil aja dari gudang. Jadi nanti saya pulang, nanti di pesawat saya tanda tangan,” kata Amran.
Besarnya bantuan yang disiapkan pemerintah berkaitan dengan skala kebutuhan masyarakat terdampak gempa. Amran menyebut jumlah pengungsi di wilayah Manggarai mencapai sekitar 59 ribu orang.
Dengan asumsi konsumsi beras sekitar sembilan kilogram per orang setiap bulan, kebutuhan beras secara agregat diperkirakan mencapai 531 ton per bulan.
“Pengungsinya rata-rata Manggarai 59 ribu. Kalau dikali kebutuhan beras per orang satu bulan itu 9 kilo, 531 ribu. Lima ratus ton kan? Lima ratus ton. Gak masalah,” ujar Amran.
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa alokasi 200 ton bukan merupakan batas akhir bantuan. Pemerintah membuka ruang penambahan pasokan berdasarkan dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan.
Amran meminta pemerintah daerah tidak ragu mengajukan tambahan apabila persediaan kembali menurun.
“Kalau nanti belum cukup tiga bulan, atau baru dua bulan habis lagi, tambah! Jadi tidak ada alasan. Jangan ada saudara kita yang kelaparan. Ini perintah Bapak Presiden,” tegasnya.
Untuk penanganan dampak gempa di NTT, pemerintah disebut telah menyiapkan total 6.801 ton beras bagi lima kabupaten terdampak, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sikka, dan Nagekeo.
Bantuan tersebut berasal dari skema bantuan kebencanaan dan bantuan pangan reguler. Selain beras, distribusi bantuan juga mencakup mi instan, minyak goreng, dan gula.
Amran memastikan seluruh beras yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana diberikan secara cuma-cuma.
“Tidak ada bayar-bayar, nggak ada. Yang kita kirim ini adalah khusus diberikan gratis kepada Bapak-Ibu semua,” ujarnya.
Dalam situasi bencana, pemerintah mengedepankan pendekatan responsif dengan menyederhanakan mekanisme pengajuan bantuan. Pemerintah daerah bahkan dapat mengoptimalkan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk membantu proses pengajuan.
“Itu cukup PPL. Kita bypass semua. Itu perintah Bapak Presiden. Jangan persulit rakyat kita, orang kita, rakyat Indonesia yang butuh bantuan,” kata Amran.
Pendekatan tersebut menempatkan kecepatan distribusi sebagai variabel utama dalam mitigasi dampak bencana. Ketersediaan pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi bagian penting dari stabilitas sosial masyarakat selama masa pemulihan.
Amran menegaskan pemerintah akan menjaga kontinuitas pasokan pangan selama masyarakat masih berada dalam kondisi terdampak.
“Pangan beras kita jamin. Pemerintah jamin,” ujarnya.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan rantai distribusi bantuan tetap berjalan meski dalam kondisi darurat.
Penulis: Ris
