“Capaian tersebut merupakan hasil kerja berkelanjutan pemerintah dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir untuk mengembalikan potensi kerugian negara agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat”
JAKARTA, REPUBLIX.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan keuangan negara senilai Rp31,3 triliun akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam percepatan pembangunan sektor pendidikan dan perumahan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Dilansir dari BPMI Setpres, Presiden menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja berkelanjutan pemerintah dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir untuk mengembalikan potensi kerugian negara agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
“Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ujar Presiden.
Menurutnya, besarnya dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Bahkan, Presiden menilai anggaran tersebut berpotensi melampaui capaian pembangunan sebelumnya.
“Tahun lalu kita baru berhasil memperbaiki 17.000 sekolah. Dengan dana ini bisa dua kali lipat, terutama untuk sekolah-sekolah yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan,” jelasnya.
Tak hanya sektor pendidikan, Presiden juga menyoroti dampak langsung terhadap program perumahan rakyat. Ia memperkirakan dana tersebut dapat digunakan untuk merenovasi lebih dari 500 ribu rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
“Artinya bisa memberi manfaat kepada sekitar 2 juta rakyat kita,” tambahnya.
Selain penyelamatan keuangan, pemerintah juga berhasil menguasai kembali aset negara berupa kawasan hutan dalam jumlah besar melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Presiden mengungkapkan nilai aset yang berhasil diamankan mencapai sekitar Rp370 triliun atau hampir 10 persen dari total APBN.
Nilai tersebut, kata Presiden, memiliki potensi besar untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, mulai dari modernisasi sekolah, pembangunan jembatan desa, hingga peningkatan fasilitas sanitasi.
Presiden pun menegaskan bahwa setiap rupiah yang berhasil diselamatkan merupakan hak rakyat yang harus dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah kekayaan rakyat yang harus kita jaga dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa,” tegasnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan, tetapi juga serius menutup kebocoran keuangan negara demi mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Penulis : Ris
Komentar